BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), melontarkan wacana strategis mengenai masa depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. KDM berencana melepas saham kepemilikan BIJB melalui skema pertukaran kepemilikan atau swap share dengan pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan operasional dan dampak ekonomi dari fasilitas infrastruktur penting tersebut.
Wacana pelepasan saham BIJB ini mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari Bupati Majalengka, Eman Suherman. Eman secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap rencana pengelolaan BIJB oleh pemerintah pusat, melihatnya sebagai momentum krusial bagi kemajuan daerah. Menurutnya, inisiatif ini berpotensi besar memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Majalengka serta pengembangan kawasan Rebana (Cirebon, Patimban, Kertajati) di masa mendatang.
“Ini akan berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi dan menjadi ancang-ancang penting bagi pengembangan Rebana ke depan. Sejak lama, saya sangat berharap BIJB bisa beroperasi secara ramai dan dikelola secara optimal,” ujar Eman saat memberikan keterangan di Pendopo Majalengka pada Jumat (23/1/2026), menegaskan visinya untuk bandara tersebut.
Harapan Pengelolaan Optimal oleh Angkasa Pura
Eman Suherman meyakini bahwa pengelolaan BIJB akan jauh lebih optimal jika diserahkan kepada operator bandara yang memiliki rekam jejak, pengalaman, dan jaringan yang luas, seperti Angkasa Pura. Keahlian Angkasa Pura dalam memahami dinamika pergerakan pesawat, tingkat keramaian bandara, dan kebutuhan maskapai penerbangan dinilai krusial untuk memaksimalkan potensi BIJB. “Mereka lebih memahami detail seperti jumlah pesawat, tingkat keramaian yang optimal, dan apa saja kebutuhan konkret dari maskapai penerbangan,” jelasnya.
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang selama ini menghambat perkembangan BIJB adalah pola pengelolaan yang masih terbatas melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO). Skema ini dinilai belum mampu mengakomodasi dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh bandara berkelas internasional tersebut. “Kerja sama operasional itu sifatnya sangat terbatas. Boleh jadi, karena keterbatasan ini, pengelolaannya belum berjalan maksimal sesuai harapan,” tambahnya.
BIJB sebagai Bagian Pusat Pertahanan Nasional
Bupati Eman juga menegaskan bahwa rencana pengambilalihan BIJB oleh pemerintah pusat bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bandara dapat beroperasi secara lebih maksimal dan memiliki peran yang lebih besar. Ia mengungkapkan bahwa Presiden bahkan telah menyetujui arah pengembangan BIJB untuk menjadi bagian dari pusat pertahanan nasional.
“Ini bukan berarti Pemprov Jabar angkat tangan, melainkan agar BIJB bisa beroperasi secara maksimal. Setelah mendapatkan persetujuan untuk menjadi pusat pertahanan nasional, pembiayaan dan pengelolaan BIJB akan dilakukan secara bertahap dan lebih terintegrasi dengan visi pertahanan negara,” urai Eman, memberikan gambaran yang lebih luas tentang implikasi kebijakan ini.
Skema Kerja Sama Pemanfaatan yang Menjanjikan
Dalam kesempatan yang sama, Eman mengungkapkan bahwa pihak Angkasa Pura telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih pengelolaan BIJB. Namun, kali ini bukan lagi melalui skema KSO yang terbatas, melainkan melalui skema kerja sama pemanfaatan yang lebih komprehensif. “Jika menggunakan skema kerja sama pemanfaatan, seluruh operasional dan pembiayaan akan sepenuhnya ditanggung oleh Angkasa Pura. Dampak positifnya akan langsung terasa, karena bandara pasti akan jauh lebih ramai,” papar Eman dengan optimisme tinggi.
Eman sangat optimistis bahwa peningkatan aktivitas dan keramaian di BIJB akan menciptakan efek berantai yang kuat bagi perekonomian Majalengka dan wilayah sekitarnya. “Ketika bandara ramai, otomatis sektor ekonomi di sekitarnya, mulai dari perdagangan, jasa, hingga pariwisata, akan ikut bergerak dan tumbuh,” pungkas Eman, menyoroti potensi domino positif dari optimalisasi BIJB. Sebagai kompensasi atas pelepasan saham BIJB ke pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diketahui juga mengincar kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.