Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan kemarahan besar sang kakak akibat gejolak pasar modal yang terjadi baru-baru ini. Ketidakstabilan ini dipicu oleh pengumuman krusial dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Lembaga penyedia indeks pasar global tersebut sebelumnya menyatakan akan membekukan sementara perubahan indeks yang melibatkan saham-saham di Indonesia. Keputusan ini lahir dari kekhawatiran serius investor global terhadap transparansi data kepemilikan saham serta aspek kelayakan investasi (investability) di pasar Tanah Air.
Hashim tak segan menyebut adanya anomali yang tidak masuk akal di pasar modal Indonesia, menandainya sebagai ‘red flag’ atau sinyal bahaya yang nyata. Untuk melindungi investor, ia menegaskan akan mulai mengawasi ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). “Semua anomali tidak masuk akal. Ini red flag dan itu memang terjadi,” tegas Hashim dalam ASEAN Climate Forum (ACF) 2026 yang berlangsung di Gedung BEI, Jakarta, pada Rabu (11/2).
Menurut Hashim, gaung slogan “aku investor saham” dapat berujung pada banyaknya korban akibat gejolak pasar modal yang terjadi minggu lalu. Ia menyoroti keberadaan perusahaan dengan rasio price to earning (PE) yang melonjak drastis, mencapai 167 kali, 1.200 kali, bahkan ada yang menyentuh angka 4.000 kali. Fenomena ini, klaimnya, mengindikasikan adanya ketidakberesan fundamental di pasar modal.
Dengan keyakinan kuat bahwa ada praktik penipuan yang merugikan investor di pasar saham, Hashim mendesak OJK dan BEI untuk menjalankan fungsi perlindungan secara maksimal. Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia juga bertekad untuk menjaga integritas dan stabilitas pasar modal nasional.
Baca juga:
- Menteri Hanif Minta Warga Tangerang Setop Sementara Pakai Air Sungai Cisadane
- Jelang Ramadan, Komdigi Peringatkan Lonjakan Penipuan Digital
- Bahlil: Prabowo Restui Pemulihan Izin Tambang Martabe Jika Tak Ada Pelanggaran
BEI–OJK Diminta Mundur
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini kemudian mengungkap fakta mengejutkan di balik pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman serta empat petinggi OJK pada akhir Januari lalu. Mundurnya para pejabat tinggi ini terjadi hanya berselang dua hari setelah rilis MSCI yang membekukan evaluasi indeks saham RI.
Hashim menegaskan, pengunduran diri tersebut bukan tanpa alasan, melainkan atas permintaan langsung dari Prabowo Subianto. Setelah peristiwa tersebut, Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, menggantikan Iman Rachman. Sementara itu, Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Komisioner OJK menggantikan Inarno Djajadi, dan Friderica Widyasari Dewi (Kiki) diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK pada akhir Januari 2026.
Gonjang-ganjing di pasar modal selama dua pekan terakhir ini, jelas Hashim, telah memicu kemarahan besar Prabowo. Ia menekankan bahwa alasan utama permintaan pengunduran diri para petinggi OJK dan BEI adalah karena tidak adanya transparansi yang memadai di pasar modal. Baginya, ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan mempertaruhkan kehormatan bangsa Indonesia. “Beliau (Prabowo) sangat marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kami yang dipertaruhkan,” kata Hashim mengutip kakaknya.
Pascatragedi tersebut, Pemerintah Indonesia kini meningkatkan pengawasan secara intensif demi menjaga stabilitas pasar. Hashim menegaskan bahwa keberlangsungan pasar sangat bergantung pada kepercayaan dan kredibilitas. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah investor telah meminta pertemuan dengannya, mendesak agar ia memastikan kredibilitas pasar tetap terjaga. “Saya serius, Anda semua tahu apa yang terjadi minggu lalu, kan? Morgan Stanley (MSCI), jatuhnya pasar saham, beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri,” ujarnya, mengulang kembali kronologi.
Sebagai langkah konkret, Prabowo telah membentuk panitia seleksi atau pansel untuk memilih calon pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK, menyusul pengunduran diri empat pejabat sebelumnya. Pembentukan pansel OJK ini resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026.
Dalam keputusan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota. Purbaya akan berkolaborasi dengan delapan anggota lainnya, yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi. Sementara itu, pergantian Direktur Utama BEI akan dilakukan seiring dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan dalam waktu dekat.