Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas total mencapai 7 gigawatt (GW) hingga tahun 2040. Rencana ambisius ini tertuang dalam draf Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan diungkapkan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada Selasa (26/8).
Darmawan menjelaskan bahwa rencana pembangunan PLTN 7 GW merupakan kelanjutan dari RUPTL 2025-2034 yang menargetkan pembangunan dua PLTN berkapasitas 250 megawatt (MW) masing-masing. Ia menekankan perlunya pembahasan komprehensif terkait energi nuklir dalam Undang-Undang sektor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengingat dampaknya yang luas.
“Perlu strategi dan kebijakan pemerintah yang terpadu, pembangunan kapasitas institusi terkait, serta dukungan politik yang kuat,” ujar Darmawan. Ia menambahkan bahwa energi yang terjangkau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. PLN, tegasnya, hanya sebagai operator yang menjalankan arahan pemerintah.
Target pembangunan PLTN ini sejalan dengan rencana Kementerian ESDM yang menargetkan pembangunan sekitar 30 PLTN hingga tahun 2060, berkapasitas total 35 GW sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa energi nuklir merupakan solusi penting untuk base load atau pembangkit listrik dasar.
RUPTL 2025-2034 sendiri mencantumkan pembangunan dua PLTN berkapasitas 250 MW di jaringan Sumatra bagian Selatan dan Kalimantan Barat, ditargetkan beroperasi pada 2032. Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan nuklir energy program implementation organization atau NEPIO, sebuah organisasi nasional untuk mempercepat pembangunan PLTN di Indonesia, dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara dan Kemenpan RB.
Indonesia telah menerima beberapa proposal pembangunan PLTN dari berbagai negara, termasuk Kanada dan Rusia. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa lima negara telah mengajukan proposal resmi, dan saat ini pemerintah tengah mempelajari berbagai rancangan teknologi nuklir yang diajukan untuk menentukan pilihan yang paling tepat bagi Indonesia.
Baca juga:
- Bahlil Terima Lima Proposal Pembangunan PLTN, Termasuk dari Rusia dan Kanada
- PLTN Prancis Setop Operasi karena Sistem Pendinginan Dipenuhi Ubur-ubur
- Pemerintahan Trump Minta NASA Segera Bangun Reaktor Nuklir di Bulan
Ringkasan
Indonesia merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga 7 GW pada 2040, sesuai draf Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). PLN, sebagai operator, akan menjalankan arahan pemerintah dalam proyek ini yang juga didukung oleh Kementerian ESDM yang menargetkan 35 GW PLTN pada 2060. Pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dasar (base load) dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
RUPTL 2025-2034 menargetkan dua PLTN (250 MW masing-masing) di Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat beroperasi pada 2032. Pemerintah tengah membentuk NEPIO untuk mempercepat pembangunan PLTN, dan telah menerima beberapa proposal dari negara lain, termasuk Kanada dan Rusia, untuk teknologi PLTN yang akan diadopsi. Pembahasan komprehensif terkait energi nuklir dalam UU Kementerian ESDM juga sedang dilakukan.