Konflik yang kian memanas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi memicu gejolak serius di pasar energi global. Ancaman penutupan Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dunia, telah memicu lonjakan harga minyak mentah internasional. Pada awal minggu ini, harga minyak bahkan sempat menyentuh level US$110 per barel, mengindikasikan ketidakpastian yang tinggi di pasar.
Sebagai salah satu selat terpenting bagi lalu lintas pasokan minyak dunia, penutupan Hormuz akan berdampak masif pada perekonomian global. Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi dunia, tidak terkecuali akan merasakan dampaknya. Pasalnya, stabilitas harga minyak adalah kunci bagi banyak sektor industri dan daya beli masyarakat.
Pada tanggal 12 Maret, harga minyak mentah jenis Brent tercatat berada di kisaran US$96 per barel. Meskipun sudah menunjukkan penurunan dari puncaknya di awal minggu, angka ini masih jauh di atas asumsi harga minyak mentah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2026, yakni US$70 per barel. Perbedaan signifikan ini menjadi sorotan utama dalam proyeksi fiskal negara.
Kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar defisit APBN hingga melampaui batas 3%. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, menjelaskan bahwa setiap kenaikan US$1 per barel akan menambah beban belanja APBN sebesar Rp10,3 triliun, diiringi peningkatan penerimaan negara sebesar Rp3,6 triliun. Ini berarti, pemerintah harus menanggung defisit bersih tambahan Rp6,7 triliun untuk setiap kenaikan harga minyak yang terjadi.
Baca juga:
- Prasasti Peringatkan Defisit APBN Berpotensi Tembus 3% di Tengah Gejolak Global
- Purbaya Belum Berencana Ubah APBN, Klaim Fiskal Masih Kuat di Tengah Perang Iran
- Iran Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Disebut Bisa Tembus US$ 200 per Barel
“Sensitivitas harga minyak ini sangat tinggi sehingga pemerintah akan terus memonitornya. Jika rantai pasok global terganggu, ujung-ujungnya akan memicu inflasi bahan baku industri, tidak hanya minyak,” ujar Susiwijono dalam forum diskusi UOB Media Editor Circle pada Senin, 2 Maret. Peringatan ini menyoroti risiko meluasnya dampak terhadap harga komoditas dan biaya produksi.
Situasi fiskal negara menunjukkan tantangan yang nyata. Per Februari 2026, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun, atau sekitar 19,6% dari target defisit sepanjang tahun 2026. Angka ini menandakan bahwa tekanan terhadap anggaran sudah mulai terasa di awal tahun berjalan.
Selain harga minyak, nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian serius karena meleset dari asumsi makro APBN 2026. Nilai tukar rupiah terus menunjukkan tren pelemahan, mendekati angka Rp17.000 per US$, jauh lebih tinggi dari asumsi Rp16.500 per US$ dalam UU APBN 2026. Per tanggal 12 Maret, rupiah berada di kisaran Rp16.867 per US$, menambah daftar tantangan ekonomi yang dihadapi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memproyeksikan bahwa defisit APBN tahun ini dapat menyentuh 3,6% hingga 3,7% jika harga minyak bertahan di level US$92 per barel sepanjang tahun. Menanggapi situasi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana menambah porsi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia agar harga BBM subsidi tidak melonjak tinggi di dalam negeri, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.