Istana Kepresidenan Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perdamaian abadi di Timur Tengah dengan menyatakan kesediaan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan strategis ini diambil dengan tujuan utama mengawal agar proses transisi di Gaza secara konsisten mengarah pada solusi dua negara (two-State solution). Lebih jauh, partisipasi Indonesia dalam dewan ini esensial untuk memastikan bahwa transisi tersebut tidak bermetamorfosis menjadi pengaturan permanen yang dapat mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.
Dukungan penuh terhadap inisiatif penting ini datang langsung dari puncak kepemimpinan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki minat kuat untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, demi mempercepat upaya meredakan situasi di Jalur Gaza yang bergejolak. “Secara kehendak tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung karena yang penting tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (22/1).
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah platform aktif untuk menyuarakan prinsip-prinsip krusial. Indonesia berkomitmen untuk mendesak penghentian kekerasan secara menyeluruh, mendorong perlindungan warga sipil tanpa pandang bulu, serta memperjuangkan akses kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Gaza yang sangat membutuhkan.
Inisiatif Presiden Donald Trump ini tercermin dalam undangan yang telah dikirimkan kepada setidaknya 60 negara. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), mengumumkan kesediaannya untuk menjadi anggota dewan ini melalui akun media sosial X @Kemlu_RI pada Kamis (22/1). Sikap Indonesia ini selaras dengan tujuh negara lainnya, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang juga menegaskan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian di bawah kepemimpinan Trump.
Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang sebelumnya telah membenarkan bahwa kementeriannya telah menerima surat undangan resmi dari Presiden AS Donald Trump. Keputusan untuk bergabung, sebagaimana disampaikan Kemlu, diambil setelah para pemimpin negara masing-masing menelaah dan menerima undangan resmi tersebut.
Namun, tidak semua negara memberikan respons positif terhadap ajakan ini. Kantor berita Associated Press (AP) melaporkan bahwa Norwegia, Swedia, dan Slovenia secara terang-terangan menolak undangan tersebut, mengikuti jejak Prancis yang lebih dulu menyatakan penolakan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menjelaskan bahwa Paris, meskipun mendukung pelaksanaan rencana perdamaian yang diajukan Trump, menolak format organisasi yang dipaparkan. Penolakan Prancis didasari oleh kekhawatiran bahwa pembentukan dewan semacam itu berpotensi menggantikan atau melemahkan peran penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya perdamaian internasional.