Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memuncak, mendorong pemerintah Thailand untuk mengambil langkah serius. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul secara resmi mengumumkan adopsi resolusi Dewan Keamanan Nasional (NSC) yang memberikan wewenang penuh untuk melancarkan operasi militer baru di tengah gejolak yang terus meningkat.
Charnvirakul menegaskan bahwa dengan resolusi NSC ini, pemerintah akan “melaksanakan langkah-langkah yang telah disepakati” guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Ia menambahkan bahwa “tindakan militer akan dilakukan dalam segala keadaan, tergantung pada kondisi situasi yang berkembang,” sebuah sinyal kuat bahwa Bangkok siap menghadapi setiap skenario. Konflik yang telah memanas sejak akhir pekan lalu terus berlanjut hingga Senin, dengan kedua belah pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam eskalasinya, juru bicara militer Thailand melalui laporan Khaosod mengungkapkan bahwa Kamboja melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Anupong. Tanpa ragu, Thailand membalas dengan serangan udara yang menargetkan infrastruktur militer Kamboja, menggarisbawahi keseriusan situasi. Charnvirakul menambahkan, “Kami berhak melakukan operasi militer terkait hal-hal lain yang diperlukan,” menekankan hak Thailand untuk melindungi diri.
KBRI Keluarkan Peringatan
Merespons peningkatan eskalasi konflik di perbatasan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mengeluarkan imbauan penting bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kamboja. KBRI meminta WNI untuk tetap tenang namun waspada, serta mematuhi setiap arahan dari otoritas setempat terkait situasi keamanan.
Secara khusus, KBRI Phnom Penh menyarankan WNI untuk “menghindari atau membatasi perjalanan ke Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Banteay Meanchey yang terdampak konflik,” mengingat area tersebut menjadi titik panas. Imbauan ini muncul setelah Thailand melancarkan serangan udara pada Senin dini hari, menyusul bentrokan yang menewaskan satu tentara Thailand dan melukai empat lainnya di wilayah perbatasan.
Untuk memastikan komunikasi dan perlindungan yang optimal, KBRI mengingatkan WNI agar senantiasa mengikuti informasi dari sumber resmi, termasuk otoritas Kamboja, media terpercaya, atau saluran komunikasi resmi KBRI Phnom Penh. Selain itu, pendaftaran di portal Peduli WNI melalui www.peduliwni.kemlu.go.id sangat dianjurkan untuk memudahkan koordinasi. Bagi WNI yang membutuhkan bantuan darurat, dapat menghubungi hotline KBRI Phnom Penh via WhatsApp di +855 12 813 282 dan +855 61 844 661.
KBRI menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi di perbatasan, serta memperkuat jalur komunikasi dengan komunitas WNI di berbagai provinsi. Mereka juga aktif mengikuti dinamika ketegangan antara kedua negara melalui berbagai sumber media.
Sebagai kilas balik, Kamboja dan Thailand sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata tanpa syarat pada 28 Juli 2025, menyusul baku tembak pada Mei 2025 yang menewaskan satu prajurit Kamboja dan meluasnya konflik hingga 12 titik perbatasan pada Juli 2025. Perjanjian damai resmi antar dua negara bertetangga ini bahkan disebutkan telah ditandatangani dalam sebuah upacara di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025, yang turut dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menyikapi kompleksitas situasi ini, KBRI menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan dan bantuan darurat bagi WNI. Mereka juga akan terus memonitor secara cermat perkembangan keamanan di perbatasan dan menyesuaikan langkah-langkah mitigasi sesuai dengan kondisi di lapangan.