Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik dari mantan Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya yang dinilai terlalu blak-blakan dan berpotensi melemahkan pemerintahan.
Purbaya menegaskan bahwa gaya komunikasinya yang tegas dan terbuka justru berperan penting dalam menjaga stabilitas kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kita lakukan kebijakan yang mungkin sebagian kalangan anggap agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Senin (27/10).
Ia mengaku tak sedikit pihak yang menyebut dirinya seperti “koboi” karena kerap berbicara apa adanya di depan publik. Namun Purbaya membantah anggapan tersebut.
Baca juga:
- Rukun Raharja (RAJA) Buka Opsi Gandeng CDIA–KRAS dalam Proyek LNG di Banten
- Penampakan UP Phone, HP Buatan Indonesia yang Lebih Dikenal di Amerika Serikat
- Prabowo Ajak ASEAN, Cina, Korsel, dan Jepang untuk Perkuat Integrasi
“Itu juga atas perintah pemerintah, Bapak Presiden. Jadi saya tidak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya kepanjangan tangan dari Bapak Presiden dengan versi yang lebih halus malah,” ucapnya.
Pastikan Penyerapan Anggaran Berjalan Tepat
Menanggapi kritik terhadap beberapa kementerian di bawah kabinet Prabowo–Gibran, Purbaya menyebut hal itu bagian dari upaya memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal.
“Saya tidak mencampuri urusan mereka, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat. Karena uangnya ada biayanya, ada cost-nya,” ujarnya.
Purbaya juga menyampaikan telah meminta Prabowo agar belanja kementerian dan lembaga dilakukan tepat waktu. Menurutnya, percepatan belanja negara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025.
“Sudah mulai kelihatan kan? Saya harapkan ke depan lebih bagus lagi,” ujarnya.
Hasan Nasbi: Gaya Komunikasi Bisa Melemahkan Pemerintah
Sebelumnya, Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang kerap menyentil pejabat lain di depan media. Ia menilai pola komunikasi seperti itu bisa mengganggu solidaritas di dalam pemerintahan.
“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet nggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum, karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan dalam akun YouTube pribadinya.
Ia mencontohkan perdebatan antara Purbaya dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan. Menurut Hasan, perdebatan semacam itu seharusnya dibahas secara internal.
“Mau saling koreksi, saling marah-marah, saling debat, boleh saja tapi di ruang tertutup. Kalau di ruang terbuka, kita justru menghibur orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah,” kata Hasan.