Pemerintah Indonesia secara resmi menegaskan komitmennya terhadap akselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Regulasi yang memutakhirkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 ini, diresmikan pada Senin, 30 Juli di Jakarta, menjadi landasan kuat bagi arah pembangunan nasional, khususnya dalam menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Penegasan ini turut didukung oleh rencana strategis pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyediaan infrastruktur yang komprehensif.
Untuk mewujudkan target tersebut, Perpres 79 2025 ini menggarisbawahi rencana pemindahan ASN secara bertahap. Mulai dari 1.700 hingga 4.100 ASN yang akan mulai bertugas di Ibu Kota Nusantara, jumlah ini diproyeksikan meningkat signifikan hingga mencapai 9.500 ASN yang akan ditempatkan di IKN pada tahun 2029. Guna menunjang kelancaran proses pemindahan tersebut, per September 2025, telah disiapkan 44 tower hunian yang siap dihuni, dengan 3 tower lainnya dalam tahap penyelesaian akhir dan 4 tower baru masih dalam proses konstruksi.
Penetapan regulasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah sinyal kuat akan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dengan tegas menyatakan, “Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan.” Pernyataan yang disampaikan pada Jumat, 26 September ini, memperkuat keyakinan terhadap visi jangka panjang Ibu Kota Nusantara.
Sejak dimulainya pembangunan IKN pada tahap pertama (2022–2024), berbagai infrastruktur vital telah berhasil diwujudkan. Di antaranya adalah Istana Garuda, gedung perkantoran pemerintahan, hunian bagi ASN dan para menteri, fasilitas rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP. Semua ini didukung oleh peran aktif investasi swasta. Selain itu, tahap awal ini juga menjadi pionir dalam penerapan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), dilengkapi dengan Command Center yang terintegrasi dengan teknologi CCTV, drone, dan IoT untuk memantau setiap progres pembangunan secara waktu nyata.
Meskipun Tahap I telah rampung, beberapa proyek multiyears penting masih terus berlanjut hingga tahun 2025, termasuk pembangunan Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, tambahan hunian ASN, dan ruas tol Balikpapan–IKN, yang seluruhnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Memasuki tahap kedua (2025–2028), fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara akan diarahkan pada percepatan pemindahan ASN, konstruksi gedung legislatif dan yudikatif, penguatan infrastruktur konektivitas, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta peningkatan investasi di sektor pendidikan.
Dukungan finansial untuk IKN tidak hanya bersumber dari APBN, melainkan juga mendapat kontribusi signifikan dari investasi swasta. Hingga September 2025, realisasi investasi non-APBN ini telah mencapai angka impresif Rp65,3 triliun, melibatkan 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama. Angka ini mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap potensi Nusantara. Lebih dari sekadar pemindahan ibu kota, melalui penetapan Perpres 79 2025, pembangunan Ibu Kota Nusantara secara fundamental ditegaskan sebagai sebuah transformasi besar menuju tata kelola pemerintahan yang modern, kolaboratif, dan memiliki daya saing global.
Ringkasan
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menjadikannya pusat politik pada tahun 2028. Perpres ini mengatur pemindahan ASN secara bertahap, dimulai dengan 1.700-4.100 ASN dan meningkat menjadi 9.500 pada 2029, dengan ketersediaan hunian yang memadai.
Perpres 79/2025 memberikan kepastian bagi investor dan masyarakat terkait kelanjutan pembangunan IKN yang didukung oleh investasi swasta mencapai Rp65,3 triliun. Tahap pertama pembangunan IKN (2022-2024) telah menyelesaikan berbagai infrastruktur vital seperti Istana Garuda dan hunian ASN, serta dilanjutkan dengan proyek multiyears dan fokus pada pemindahan ASN serta infrastruktur konektivitas pada tahap kedua (2025-2028).