Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat penting kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dengan fokus utama pada dua sektor krusial: optimalisasi regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan peningkatan pendapatan pajak negara. Tugas baru ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Amanat tersebut dibahas secara mendalam dalam sebuah pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri, termasuk Menkeu Purbaya, yang berlangsung di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada hari Kamis (17/10). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi substansi pertemuan ini, menyatakan, “Presiden menghendaki kami terus-menerus melakukan kajian terhadap peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan.” Pernyataan ini disampaikan Prasetyo dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/10).
Salah satu regulasi vital yang menjadi sorotan adalah aturan DHE, yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan “apa yang diharapkan dari pemberlakuan aturan ini dapat berjalan dengan optimal,” ungkap Prasetyo. Aturan ini secara spesifik mewajibkan para eksportir dari sektor pertambangan (kecuali migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan, untuk menempatkan 100% DHE mereka di dalam sistem keuangan nasional selama kurun waktu 12 bulan. Sebelumnya, Presiden Prabowo sendiri telah mengungkapkan rencana untuk mengevaluasi regulasi DHE, mengingat penerapannya yang dinilai belum mencapai potensi maksimal.
Prabowo Minta Purbaya Genjot Pendapatan Pajak
Selain mengkaji DHE, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi tegas kepada Menkeu Purbaya untuk menggenjot pendapatan pajak negara. Dalam proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 3.153,5 triliun. Angka ini merefleksikan peningkatan substansial dibandingkan dengan perkiraan APBN 2025 yang sebesar Rp 3.005,1 triliun, menunjukkan ambisi pemerintah untuk memperkuat fiskal negara.
Target total pendapatan negara pada tahun 2026 tersebut direncanakan terdiri dari komponen-komponen berikut:
- Penerimaan perpajakan: Rp 2.693,71 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 459,2 triliun
- Hibah: Rp 660 miliar
“Dibahas mengenai progres peningkatan pajak, yang kami harapkan di bawah kepemimpinan Menkeu baru, bisa meningkat,” tutup Prasetyo, menegaskan harapan pemerintah terhadap kinerja Menkeu Purbaya dalam mengoptimalkan penerimaan negara demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk fokus pada optimalisasi regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan peningkatan pendapatan pajak negara. Amanat ini disampaikan dalam pertemuan di kediaman Kertanegara, Jakarta, yang menekankan pentingnya kajian terhadap peraturan keuangan, khususnya terkait PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE agar berjalan optimal.
Selain DHE, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menkeu Purbaya untuk menggenjot pendapatan pajak negara, dengan target pendapatan negara dalam APBN 2026 mencapai Rp 3.153,5 triliun. Target ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.693,71 triliun, PNBP sebesar Rp 459,2 triliun, dan hibah sebesar Rp 660 miliar. Pemerintah berharap Menkeu Purbaya dapat meningkatkan kinerja penerimaan negara demi stabilitas ekonomi.