Proyeksi Ekonomi 2031: Mungkinkah Pertumbuhan 8% Tercapai?

JAKARTA — Bank Indonesia (BI) telah memaparkan sebuah peta jalan ambisius yang menguraikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam skenario paling optimistis yang disebut “Super Optimis”, perekonomian Indonesia diperkirakan hanya mampu mencapai kisaran 6,9% hingga 7,7% pada tahun 2031. Angka ini menyoroti tantangan signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam dokumen resmi Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, bank sentral merinci tiga skenario pertumbuhan jangka menengah-panjang: Baseline, Optimis, dan Super Optimis. Skenario tertinggi, Super Optimis, mensyaratkan gelombang akselerasi investasi swasta yang masif serta implementasi reformasi struktural yang agresif di berbagai sektor. “Dengan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2031 […] diperkirakan dapat meningkat menjadi 6,1%—6,9% pada skenario ‘Optimis’ dan bahkan lebih tinggi lagi menjadi 6,9%—7,7% pada skenario ‘Super Optimis’,” demikian penjelasan Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Proyeksi ini jauh melampaui skenario Baseline yang lebih konservatif. Skenario Baseline, yang hanya mengandalkan proyek-proyek yang sudah berjalan (carry over) atau telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), memprediksi pertumbuhan ekonomi 2031 hanya berada di kisaran 5,6%—6,4%. Ini menunjukkan bahwa target Super Optimis menuntut upaya ekstra di luar rutinitas pembangunan yang ada.

Kunci Skenario Super Optimis

Bank Indonesia menjelaskan bahwa pencapaian skenario Super Optimis tidak hanya bertumpu pada proyek-proyek yang sudah ada atau sedang berjalan. Sebaliknya, skenario ini mengandalkan implementasi proyek-proyek baru yang saat ini belum berjalan atau belum melewati tahap groundbreaking. Proyek-proyek ini umumnya memiliki karakteristik biaya investasi yang relatif tinggi.

Berbeda dengan proyek pemerintah yang lazimnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi proyek-proyek dalam skenario ini diproyeksikan memerlukan waktu pembiayaan yang lebih panjang. Ketergantungan utamanya adalah pada sumber dana swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, iklim investasi yang kondusif dan stabil menjadi krusial untuk menarik modal tersebut.

Lebih lanjut, skenario Super Optimis menuntut intensitas kebijakan reformasi struktural yang jauh lebih kuat dibandingkan skenario lainnya. Reformasi ini mencakup tiga aspek krusial yang saling terkait. Pertama, peningkatan produktivitas melalui akselerasi pembangunan infrastruktur, riset dan pengembangan (R&D), adopsi teknologi mutakhir, serta peningkatan efisiensi pasar. Kedua, peningkatan modal alias kapital melalui perbaikan iklim investasi yang komprehensif, sekaligus mendorong peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Ketiga, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui akses pendidikan yang merata, peningkatan partisipasi angkatan kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas.

Dampak dari implementasi skenario Super Optimis ini diyakini akan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional secara signifikan. Hal ini tercermin dari proyeksi penurunan rasio modal terhadap output inkremental (Incremental Capital-Output Ratio/ICOR) yang paling tajam dibandingkan skenario lainnya. “Dengan penurunan ICOR, perekonomian nasional menjadi lebih efisien karena untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan nilai investasi yang lebih kecil,” jelas BI. Sejalan dengan itu, produktivitas faktor total (Total Factor Productivity/TFP) juga diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan tertinggi, menandakan bahwa dengan tingkat modal dan tenaga kerja yang sama, Indonesia mampu menghasilkan output ekonomi yang jauh lebih besar.

Lebih Rendah dari Mimpi Prabowo

Meskipun skenario Super Optimis Bank Indonesia menunjukkan proyeksi yang ambisius, perlu dicatat bahwa tidak ada satu pun dari ketiga skenario pertumbuhan ekonomi BI yang mampu mencapai target Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara dan pemerintah tersebut memimpikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, sebuah target yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

Dalam RPJMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menetapkan trajektori pertumbuhan ekonomi yang progresif dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Perinciannya mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan puncaknya 8% pada 2029. Target ini kemudian diselaraskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/202 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai visi tersebut.

Renstra Kemenkeu 2025-2029, yang berpedoman pada RPJMN, mencantumkan lima sasaran pembangunan nasional yang holistik: peningkatan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; peningkatan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional; penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan; peningkatan daya saing sumber daya manusia; serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada akhir pemerintahan Prabowo, khususnya setelah target 5,3% pada 2025, terdapat delapan strategi utama yang akan diimplementasikan. Strategi-strategi tersebut meliputi peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi/hilirisasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pemanfaatan ekonomi biru dan ekonomi hijau, menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, peningkatan investasi, dan belanja negara yang dialokasikan untuk produktivitas.