Menteri Keuangan Purbaya telah mengonfirmasi kesiapan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menunjang iuran keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza, atau yang dikenal juga sebagai Board of Peace. Namun, Purbaya menjelaskan bahwa detail teknis mengenai skema pendanaan ini masih menunggu penugasan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga pembahasan lebih lanjut belum dapat dilakukan.
“Belum didiskusikan, tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” tutur Purbaya saat memberikan keterangan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (28/1), menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung inisiatif perdamaian tersebut.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme kontribusi dana bagi negara-negara anggota Dewan Perdamaian Gaza. Ia menyebutkan, terdapat potensi kontribusi dana senilai lebih dari US$1 miliar yang dapat disetorkan oleh negara anggota. Pembayaran kontribusi ini akan memberikan status keanggotaan permanen, berbeda dengan keanggotaan tiga tahun yang diberikan kepada negara yang tidak berpartisipasi dalam pendanaan.
Sugiono juga menggarisbawahi bahwa tidak ada kewajiban bagi negara anggota untuk menyetorkan dana kepada Dewan Perdamaian. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menyatakan, negara-negara yang diundang tetap dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian selama tiga tahun. “Jadi kalau misalnya (satu negara) ikut berpartisipasi (membayar dana), itu artinya dia (anggota) permanen,” jelas Sugiono, seperti dikutip oleh Antara pada Selasa (27/1). Kendati demikian, Sugiono tidak merinci lebih lanjut apakah Indonesia akan mengambil opsi kontribusi dana tersebut.
Pernyataan ini diperkuat oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl yang sebelumnya menyampaikan bahwa kontribusi dana untuk Dewan Perdamaian bersifat sukarela. Ia menambahkan, negara yang tidak memberikan setoran dana tetap berhak menjadi anggota dewan, menegaskan fleksibilitas dalam keanggotaan.
Langkah bergabungnya Indonesia dalam forum perdamaian ini ditandai dengan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian Gaza oleh Presiden Prabowo Subianto. Dewan ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan penandatanganan piagam tersebut dilaksanakan di sela-sela agenda World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1).
Presiden Prabowo kemudian menjelaskan secara rinci alasan kuat Indonesia memutuskan untuk menjadi bagian dari dewan tersebut. Ia melihat forum ini sebagai sebuah kesempatan historis bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai perdamaian berkelanjutan di wilayah Gaza yang dilanda konflik.
“Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” tegas Prabowo seusai kegiatan, seperti disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden. Prabowo juga menyoroti harapan besar agar melalui forum ini, bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dapat mengalir lebih deras dan signifikan. “Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” imbuh Presiden.
Proses penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian Gaza oleh Prabowo disaksikan langsung oleh Donald Trump, serta dilakukan bersama dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Selain Indonesia dan Hungaria, sejumlah pemimpin negara lain dari berbagai belahan dunia juga turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk keikutsertaan dalam Board of Peace ini.
Negara-negara yang turut serta dalam inisiatif global ini antara lain Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Mesir, Israel, Kosovo, Kazakhstan, Yordania, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam, menunjukkan cakupan partisipasi yang luas dalam upaya perdamaian Gaza.