Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 60 triliun. Dana substansial ini dialokasikan khusus untuk pembangunan kembali infrastruktur pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sumber dana cadangan tersebut berasal dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa proses efisiensi anggaran dilakukan setelah penetapan APBN di DPR. “Ketika APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian dan lembaga, ternyata masih banyak program-program yang tidak jelas, rapat enggak jelas,” ungkap Purbaya saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/12). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan transparan.
Dia juga menekankan bahwa dana untuk rehabilitasi bencana di Sumatera telah tersedia saat ini. Tak hanya itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk tahun berjalan, mengindikasikan kebutuhan mendesak di lapangan.
Pemerintah Pusat berencana untuk segera menyalurkan relaksasi anggaran yang berasal dari efisiensi APBN ini kepada daerah-daerah terdampak bencana mulai awal tahun depan. Harapannya, kucuran dana ini dapat secara signifikan mempercepat upaya pembangunan kembali wilayah yang porak-poranda akibat bencana. “Pada tahun 2026, daerah-daerah yang terkena bencana akan mendapatkan relaksasi anggaran agar mereka dapat segera membangun kembali. Jadi, tidak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” tegas Purbaya, memberikan jaminan kepada pemerintah daerah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan penting untuk menyalurkan dana sebesar Rp 4 miliar bagi masing-masing dari 52 Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdampak parah oleh banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Inisiatif ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap penanganan dampak bencana di tingkat lokal.
Keputusan tersebut berawal dari proposal yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tito menyampaikan permohonan bantuan tambahan dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah (pemda) yang terkena dampak banjir, mengingat keterbatasan anggaran di tingkat lokal.
Tito mengungkapkan bahwa kondisi keuangan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pemda terdampak banjir saat ini sangat terbatas. Banyak daerah hanya memiliki sisa BTT dalam jumlah yang sangat kecil, berkisar antara Rp 75 juta hingga Rp 300 juta. “Anggaran yang diandalkan kabupaten/kota untuk keadaan krisis adalah Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, karena ini sudah akhir tahun, angkanya sangat tipis,” jelas Tito saat melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, dalam tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Ahad (7/12) malam.
Awalnya, Tito mengajukan proposal bantuan dana sebesar Rp 2 miliar untuk 52 kabupaten/kota terdampak. Dukungan fiskal ini dimaksudkan agar pemda dapat memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan, seperti penyediaan popok bayi hingga kebutuhan harian perempuan. “Biasanya, masyarakat meminta bantuan kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Menanggapi permohonan tersebut, Presiden Prabowo menyetujui sekaligus menambah jumlah bantuan menjadi Rp 4 miliar per daerah. “Baik, Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya? Saya kasih Rp 4 miliar,” jawab Prabowo, menunjukkan respons cepat dan kepeduliannya yang tinggi terhadap korban bencana.
Tak hanya itu, Prabowo juga memerintahkan Tito untuk melakukan pendataan lebih lanjut terkait keperluan bantuan tambahan bagi pemerintah provinsi yang wilayahnya paling terdampak bencana di Sumatera.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengumumkan bahwa pemerintah pusat akan menyalurkan tambahan dana sebesar Rp 20 miliar kepada Pemerintah Provinsi Aceh, sembari menunjuk ke arah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. “Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, gubernurnya nanti akan bertemu saya untuk membahas berapa jumlah bantuan yang akan disalurkan,” ujar Prabowo, mengisyaratkan langkah serupa bagi provinsi-provinsi lainnya.
Baca juga:
- Strategi APBN 2026: Pemerintah Siapkan Rp 2.567 T untuk 8 Program Prioritas
- Alasan Purbaya Tak Ingin Sitaan Balpres Disumbangkan untuk Korban Bencana
- Prabowo Targetkan Pemulihan Kawasan Bencana Sumatra – Aceh Tiga Bulan