Revolusi Tata Kelola Mineral Strategis Indonesia: Era Baru

Mineral Kritis: Senjata Baru dalam Persaingan Geopolitik dan Perebutan Keunggulan Teknologi

Persaingan global, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, semakin memanas. Bukan hanya perang dagang, tetapi juga perebutan penguasaan atas mineral kritis—bahan baku vital untuk transisi energi, industri pertahanan, dan teknologi masa depan. Pembatasan ekspor, kendali atas cadangan, dan dominasi rantai pasok menjadi senjata ekonomi dan diplomasi baru dalam kancah internasional. Dalam konteks ini, tata kelola rantai pasok mineral kritis menjadi medan pertarungan pengaruh global yang krusial.

Indonesia dan Badan Industri Mineral (BIM): Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Mineral

Menanggapi situasi ini, Indonesia mengambil langkah strategis dengan membentuk Badan Industri Mineral (BIM) melalui Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2025. Sebagai lembaga non-struktural di bawah Presiden, BIM bertanggung jawab mengawal strategi nasional pengelolaan mineral kritis, khususnya logam tanah jarang (LTJ) dan mineral radioaktif. Brian Yuliarto, Kepala BIM, menekankan fokus pada dua jenis mineral strategis ini karena perannya yang esensial dalam transisi energi dan penguatan industri pertahanan nasional. Dengan mandat langsung dari Presiden dan kepemimpinan yang kuat, BIM diharapkan mampu mengintegrasikan eksplorasi, riset, hilirisasi, dan strategi kedaulatan mineral dalam satu kerangka pembangunan yang terpadu.

Potensi Melimpah, Tantangan Menghadang: Realita Pengelolaan Mineral Kritis di Indonesia

Indonesia memang dikenal kaya akan mineral kritis. Namun, realitanya, pengelolaan komoditas seperti LTJ masih jauh dari ideal. Data Kementerian ESDM hingga akhir 2023 menunjukkan sebagian besar potensi LTJ masih berupa sumber daya, belum tergolong sebagai cadangan yang telah tervalidasi. Sumber daya LTJ yang teridentifikasi mencapai sekitar 136,2 juta ton bijih, tersebar di Bangka Belitung, Sumatra, Kalimantan, sedimen laut, dan abu batubara. Ketiadaan data cadangan yang terverifikasi menjadi hambatan utama dalam menarik investasi, membangun industri pengolahan, dan merumuskan kebijakan nasional yang berbasis data yang akurat. Situasi serupa juga terjadi pada mineral radioaktif, yang belum memiliki peta cadangan nasional yang komprehensif.

Riset LTJ telah dilakukan oleh berbagai lembaga, namun masih bersifat terfragmentasi, kurang terintegrasi, dan belum menghasilkan roadmap industrialisasi yang konkret. Selain keterbatasan pendanaan dan fasilitas, kekurangan koordinasi kelembagaan—ketiadaan satu institusi yang mengkoordinasikan riset, validasi teknologi, dan pemetaan potensi LTJ secara sistematis—menjadi kendala utama. Dalam konteks ini, kehadiran BIM sangat krusial untuk memimpin dan menyinergikan berbagai aktivitas penguatan cadangan, penguasaan teknologi, dan penyusunan regulasi yang efektif.

Baca juga:

• Pembentukan Badan Industri Mineral Dinilai Bisa Kembangkan Logam Tanah Jarang RI
• Prabowo Lantik Mendiktisaintek Menjadi Kepala Badan Industri Mineral
• Brian Yuliarto Jelaskan Tugas Badan Industri Mineral: Kelola Material Strategis

Model Tata Kelola Mineral Kritis Global: Belajar dari Negara Lain

Berbagai negara telah membentuk lembaga khusus untuk mengelola strategi pengembangan mineral kritis nasional secara terintegrasi. Tiongkok, misalnya, melalui National Rare Earth Development and Application Leading Group (kemudian menjadi bagian dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi), mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan strategi pengembangan mineral kritis, didukung oleh lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Sumber Daya Alam. Strategi Tiongkok berevolusi dari insentif fiskal awal menjadi kontrol ketat atas ekspor dan harga. Konsolidasi BUMN raksasa seperti China Rare Earth Group Co., Ltd., dan investasi besar-besaran pada riset teknologi hilir juga menjadi kunci keberhasilan mereka.

Amerika Serikat, Australia, Kanada, Uni Eropa, dan Jepang, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi kesemuanya menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dan riset. Baik melalui pembentukan komite antar lembaga, pusat keunggulan, regulasi yang ketat, maupun lembaga khusus seperti JOGMEC di Jepang, negara-negara ini membuktikan bahwa kelembagaan yang kuat menjadi pilar utama keberhasilan pengelolaan dan pengembangan mineral kritis.

Menyatukan Fragmentasi, Memperkuat Tata Kelola: Peran Krusial BIM bagi Indonesia

Dari pengalaman negara-negara lain, keberhasilan pengelolaan mineral kritis bergantung pada kemampuan negara membangun kelembagaan yang kuat sebagai penggerak kebijakan dan integrator institusional. BIM memiliki peran krusial dalam hal ini. Pertama, BIM harus mengintegrasikan upaya eksplorasi, validasi, dan pengembangan sistem data nasional untuk menghasilkan basis data cadangan yang akurat. Kedua, BIM membutuhkan kewenangan koordinatif yang kuat terhadap kementerian teknis dan lembaga riset. Ketiga, BIM harus memimpin penguatan kapasitas riset dan pengembangan teknologi melalui skema pendanaan yang kompetitif dan kolaborasi luas. Keempat, BIM perlu merumuskan kerangka regulasi yang komprehensif, termasuk insentif, pendanaan riset dan pengembangan, serta aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Kelima, BIM harus memimpin sinergi BUMN untuk mengamankan cadangan dan menguasai rantai pasok.

BIM diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun industri masa depan Indonesia yang kuat dan mandiri. Keberhasilan pengembangan mineral strategis bergantung pada kemampuan mengelola, mengintegrasikan, dan memanfaatkan sumber daya secara sistemik. Dengan komitmen dan kapasitas yang memadai, BIM memiliki potensi besar untuk mewujudkan kedaulatan industri dan kemandirian teknologi, mendukung visi Indonesia Emas 2045.