Babaumma – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan penyaluran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) kepada enam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) pada Jumat, 12 September 2024. Meskipun demikian, beliau belum mengungkapkan secara spesifik bank mana saja yang akan menerima suntikan dana jumbo tersebut.
“Besok (dana Rp 200 triliun) sudah masuk ke enam bank. Himbara semua,” ungkap Purbaya kepada wartawan seusai menghadiri acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/9). Menariknya, Menteri Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak memerlukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru. Beliau menyatakan bahwa proses penyaluran dana dapat dilakukan langsung tanpa menunggu terbitnya PMK, karena beliau sendiri yang akan menandatanganinya. “Bisa (langsung dilakukan tanpa PMK). Kalau PMK kan saya tinggal tanda tangan kan,” ujarnya.
Saat ini terdapat lima Himbara yang telah beroperasi lama: Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Terbaru, PT Bank Victoria Syariah (BVIS), yang kini berganti nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) dengan BTN sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), turut termasuk dalam ekosistem perbankan tersebut. Identitas Himbara keenam yang akan menerima kucuran dana tersebut masih dirahasiakan.
Langkah penyaluran dana Rp 200 triliun ini, yang diambil dari total dana pemerintah di BI sebesar Rp 425 triliun, merupakan bagian dari strategi awal Menteri Purbaya untuk menggairahkan perekonomian nasional. Pemerintah menilai langkah ini krusial mengingat perlambatan ekonomi dan kondisi likuiditas perbankan yang relatif ketat. Dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.
Ringkasan
Pemerintah menyalurkan Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank Himbara pada 12 September 2024. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan penyaluran dana ini dilakukan tanpa perlu Peraturan Menteri Keuangan baru dan langsung ditandatanganinya. Lima Himbara yang telah diketahui adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI, sementara satu Himbara lainnya masih dirahasiakan.
Dana tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional, mengingat perlambatan ekonomi dan likuiditas perbankan yang ketat. Total dana pemerintah di BI mencapai Rp 425 triliun, dan Rp 200 triliun disalurkan untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.