JAKARTA — Era baru transparansi di pasar modal Indonesia telah dimulai. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kini secara resmi mempublikasikan daftar pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1%. Langkah penting ini bukan sekadar peningkatan biasa, melainkan sebuah realisasi konkret dari proposal yang diajukan kepada global index provider terkemuka, MSCI, menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat integritas dan daya tarik pasarnya.
Transformasi ini resmi berlaku sejak Selasa, 3 Maret 2026, ketika KSEI memperluas cakupan data kepemilikan saham yang sebelumnya hanya mencakup porsi di atas 5% kini menjadi di atas 1%. Menurut Penjabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, perluasan informasi ini adalah pilar utama dari empat proposal penguatan pasar modal yang diajukan kepada penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE. “Per sore ini, saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1% sudah bisa diakses oleh publik di situs web IDX,” terang Jeffrey di Jakarta.
Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menjelaskan bahwa inisiatif penyediaan data ini berlandaskan pada Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 01/2021. Keputusan tersebut secara spesifik menunjuk KSEI dan BEI sebagai lembaga penyedia data publik. Salah satu terobosan penting yang diimplementasikan adalah penggabungan data kepemilikan saham, baik yang dalam bentuk warkat (script) maupun tanpa warkat (scriptless). “Untuk data kepemilikan script, KSEI mendapatkan suplai dari Biro Administrasi Efek (BAE), yang kemudian disatukan dengan data scriptless di sentral data KSEI,” imbuh Samsul. Ini memastikan kelengkapan dan akurasi data yang kini dapat diakses publik, jauh melampaui standar sebelumnya yang hanya 5%.
Secara terpisah, Hasan Fawzi, Anggota Dewan Komisioner OJK yang menggantikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, memaparkan empat aspek krusial yang menjadi fokus tindak lanjut dari proposal perbaikan pasar modal yang diajukan Indonesia kepada MSCI. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat semakin meningkatkan daya saing dan kredibilitas pasar modal domestik di mata investor global.
Pertama, mengenai keterbukaan pemilik saham dengan proporsi di atas 1%. Hasan Fawzi mengonfirmasi bahwa data ini akan dipublikasikan mulai dari data per akhir Februari dan mulai diberlakukan pada Maret 2026. Ini adalah langkah fundamental untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor.
Kedua, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama para partisipan pasar terus mengakselerasi pengisian data granularity, atau detail klasifikasi investor. Progres pengisian data per 27 Februari 2026 telah mencapai 94%, sebuah capaian yang membangkitkan optimisme. Hasan meyakini bahwa target penyelesaian sesuai timeline yang dijanjikan, yakni Maret 2026, akan tercapai.
Ketiga, terkait proses permintaan pendapat publik atas draf revisi regulasi Peraturan IA yang mengatur free float. Tahap ini telah memasuki proses persetujuan internal di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah itu, hasil revisi akan diajukan untuk persetujuan kepada OJK, dengan target penetapan dan penerapan pada Maret 2026.
Keempat, sejak awal Februari 2026, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) telah mengkaji implementasi pembukaan data high shareholding concentration list atau daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Kajian ini sedang dalam tahap finalisasi, dengan rencana implementasi juga ditargetkan pada Maret 2026. Keempat inisiatif ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun pasar modal yang lebih transparan dan efisien.
Dari Lo Kheng Hong hingga Konglomerat
Dengan terbukanya data KSEI ini, kini publik dapat menelusuri jejak investasi para investor kawakan hingga konglomerat Tanah Air. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Lo Kheng Hong, sosok legendaris yang sering dijuluki sebagai Warren Buffett Indonesia.
Menurut data KSEI per 27 Februari 2026 yang dihimpun Bisnis, Lo Kheng Hong tercatat memiliki kepemilikan di atas 1% pada sedikitnya 13 emiten. Portofolionya yang luas memberikan gambaran menarik tentang strategi investasinya.
Di antara koleksinya, emiten properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) menempati posisi teratas dengan persentase kepemilikan tertinggi. Lo Kheng Hong tercatat mendekap 696,03 juta saham DILD, setara dengan 6,71% dari total saham perusahaan.
Selain sektor properti, media juga menjadi porsi signifikan dalam portofolio Lo Kheng Hong, terutama melalui PT Global Mediacom Tbk. (BMTR). Di emiten grup MNC ini, ia menggenggam 1,06 miliar lembar saham atau setara 6,44%.
Jejak investasi “Pak Lo” juga terlihat di sektor manufaktur ban, dengan kepemilikan 209,89 juta saham di PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL), atau 6,02%. Sementara di sektor energi, ia tercatat memiliki 154,83 juta saham di PT ABM Investama Tbk. (ABMM), yang setara dengan 5,62%.
Lebih menarik lagi, transparansi data di atas 1% ini juga mengungkap posisi Lo Kheng Hong di emiten yang sebelumnya jarang menjadi sorotan media, seperti PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS), di mana ia memiliki 153,25 juta saham atau 2,16%. Bahkan, data ini menunjukkan bahwa ia juga merupakan pemegang 209.339.500 saham (1,02%) di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), yang sempat menghadapi isu pailit.
Tak hanya Lo Kheng Hong, data KSEI turut membongkar porsi saham para konglomerat besar lainnya dengan kepemilikan langsung di atas 1%. Anthoni Salim, misalnya, teridentifikasi sebagai pemegang saham signifikan di DCII (11,12%), DNET (25,3%), EMTK (8,97%), dan BBCA (1,15%).
Sementara itu, Prajogo Pangestu tercatat menggenggam mayoritas saham di beberapa perusahaan, meliputi BRPT (71,37%), CUAN (84,1%), dan TPIA (5,03%). Di sisi lain, Hapsoro juga terdata sebagai pemegang saham penting di ARKO (2,04%), MINA (19,68%), RAJA (27,52%), SINI (9,0%), dan UANG (19,35%). Keterbukaan data ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi pelaku pasar dan calon investor.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.