Uni Eropa Bahas Fleksibilitas Target Emisi 2040 untuk Industri

Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) kini sedang dalam tahap negosiasi intensif mengenai proposal yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi sektor industri dalam memenuhi target iklim 2040. Langkah ini merupakan upaya krusial untuk menemukan titik tengah di tengah kekhawatiran yang meluas dari berbagai pemerintah terkait besarnya biaya dan dampak ekonomi dari transisi menuju energi bersih.

Dilansir Reuters, Uni Eropa sedang mempersiapkan penetapan target yang mengikat secara hukum, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca bersih sebesar 90% pada tahun 2040. Target yang sangat ambisius ini diharapkan dapat disepakati sebelum para pemimpin dunia berkumpul dalam Konferensi Iklim PBB COP30 yang akan diselenggarakan pada 6 November mendatang.

Meskipun demikian, pembahasan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir belum membuahkan kesepakatan final. Beberapa negara anggota menyuarakan keprihatinan bahwa kebijakan hijau yang terlalu agresif berpotensi membebani industri dan masyarakat secara signifikan, terutama di tengah peningkatan kebutuhan anggaran untuk sektor pertahanan dan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi yang masih berlanjut.

Baca juga:

• Pembiayaan Hijau Bank Mandiri Tumbuh 12% Capai Rp 159 Triliun Hingga September
• Satgas Relokasi 91 Warga Cikande dari Zona Merah Cesium-137
• Singapura Alihkan Lahan Pulau Jurong untuk Energi Terbarukan dan Pusat Data

Rancangan Kompromi Denmark

Sebagai solusi, sebuah rancangan kompromi strategis telah disusun oleh Denmark, negara yang saat ini memegang presidensi bergilir Uni Eropa. Rancangan ini mengusulkan agar target emisi 2040 ditinjau setiap dua tahun. Mekanisme peninjauan berkala ini diharapkan dapat memberikan Uni Eropa ruang untuk menyesuaikan atau bahkan melonggarkan target di masa depan, tergantung pada dinamika kondisi ekonomi global dan perkembangan teknologi yang ada.

Dokumen kompromi tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa apabila penyerapan karbon oleh hutan tidak mencapai target yang diperkirakan, atau jika teknologi penghilangan CO₂ dari atmosfer berkembang lebih lambat dari proyeksi, sektor industri lain tidak akan dipaksa untuk menanggung beban tambahan. “Potensi kekurangan di satu sektor tidak boleh menjadi beban bagi sektor lainnya,” demikian bunyi dokumen bertanggal 25 Oktober tersebut, yang menegaskan prinsip keadilan antar sektor.

Menariknya, rancangan ini tidak mengubah target pemangkasan emisi 90% yang telah ditetapkan, begitu pula kuota 3% yang dapat dicapai melalui pembelian kredit karbon dari luar negeri. Namun, beberapa negara seperti Prancis mengusulkan agar porsi kredit karbon ini dapat ditingkatkan menjadi 5% untuk memberikan fleksibilitas lebih.

Menjaga Daya Saing Industri

Di tengah dorongan untuk mencapai tujuan iklim, pemerintah Uni Eropa juga secara aktif berupaya menjaga daya saing industri mereka. Sektor ini sedang menghadapi tekanan ganda dari impor produk murah asal Tiongkok dan penerapan tarif tinggi dari Amerika Serikat.

Untuk meredakan penolakan dari sejumlah negara anggota, Komisi Eropa telah berjanji untuk menyesuaikan beberapa kebijakan hijau lainnya. Ini termasuk pengaturan harga dalam pasar karbon baru untuk bahan bakar transportasi, sebuah tuntutan yang secara khusus disuarakan oleh Polandia dan Republik Ceko.

Selain itu, Brussels juga dikabarkan sedang mempertimbangkan potensi pelonggaran larangan penjualan mobil bermesin pembakaran internal pada tahun 2035. Pertimbangan ini muncul menyusul tekanan signifikan dari Jerman dan Italia, yang khawatir kebijakan tersebut dapat mengancam kelangsungan dan daya saing industri otomotif domestik mereka.

Para duta besar negara-negara Uni Eropa dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan proposal penting ini pekan depan, sebelum para menteri iklim berupaya untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai target tersebut pada tanggal 4 November.