S&P Global Ratings telah mengeluarkan peringatan penting mengenai potensi peningkatan tekanan fiskal di Indonesia yang dapat memengaruhi profil kredit dan bahkan berisiko menurunkan peringkat negara ini. Pemicu utama kekhawatiran ini adalah lonjakan beban pembayaran bunga atas utang pemerintah.
Menurut laporan Bloomberg, analisis oleh Rain Yin, analis sovereign di S&P Global Ratings, menunjukkan bahwa rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah sangat mungkin telah melampaui ambang batas krusial 15% pada tahun lalu. Jika tren ini berlanjut dalam jangka panjang, Yin menggarisbawahi bahwa S&P berpeluang memberikan pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia.
Meskipun demikian, S&P saat ini masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek yang stabil. Namun, pernyataan ini menambah daftar panjang kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal nasional. Sentimen serupa sebelumnya muncul setelah Moody’s mengubah prospek peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif pada awal Februari. Perubahan prospek ini disebabkan oleh dugaan pelemahan tata kelola serta peningkatan risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kekhawatiran investor asing semakin diperkuat oleh MSCI, yang menyoroti urgensi reformasi pasar. Kombinasi dari berbagai peringatan ini secara kolektif berpotensi melemahkan kepercayaan investor asing. Menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengisyaratkan kesiapan untuk meluncurkan sejumlah reformasi dan menegaskan bahwa ekonomi nasional berada dalam fase pemulihan yang stabil.
S&P menekankan bahwa rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan merupakan indikator utama kekuatan fiskal suatu negara. Selama bertahun-tahun, rasio Indonesia berada di bawah 15%, namun melonjak tajam sejak pandemi Covid-19 dan belum menunjukkan penurunan signifikan. Indonesia, yang memiliki aturan batas defisit fiskal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), mencatat defisit 2,9% pada tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan awal, terutama disebabkan oleh pendapatan negara yang lemah. S&P menilai kondisi ini sebagai percepatan peningkatan risiko terhadap arah fiskal negara.
Lembaga tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa pelemahan pendapatan yang berkelanjutan dapat mempertahankan beban bunga pada level tinggi, sekaligus menggerus bantalan fiskal yang selama ini menjadi penopang peringkat kredit. “Dua hal yang kami pantau ketat adalah kerangka fiskal jangka menengah apakah tetap berbasis pada aturan fiskal yang kuat serta perkembangan pendapatan,” ujar Yin, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (26/2).
Selain isu fiskal, gejolak di pasar saham pada akhir Januari juga menarik perhatian. Kala itu, MSCI sempat memperingatkan potensi penurunan status Indonesia dari kategori pasar negara berkembang jika isu terkait kelayakan investasi dan transparansi tidak segera ditangani. Respons dari otoritas pasar kemudian muncul dalam bentuk rencana reformasi, termasuk peningkatan persyaratan free float saham.
S&P berpandangan bahwa koreksi tajam di pasar saham tidak secara langsung memengaruhi peringkat kedaulatan. Namun, pemulihan kepercayaan investor asing dinilai sangat krusial untuk mencegah arus keluar modal yang masif. Kondisi ini, jika terjadi, berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan, menekan nilai rupiah, serta memperlemah keuangan publik.
Kim Eng Tan, Direktur Pelaksana sekaligus pemimpin peringkat sovereign Asia Pasifik S&P, menjelaskan bahwa perubahan bobot indeks atau reklasifikasi dapat memicu tekanan harga dan membalikkan arus modal asing dari pasar saham Indonesia. Jika investor asing mengurangi eksposur secara signifikan, likuiditas pasar modal akan tertekan dan biaya pendanaan baik bagi pemerintah maupun korporasi akan meningkat. Melemahnya arus masuk modal ini juga berpotensi mendorong Bank Indonesia untuk menggunakan cadangan devisa guna menjaga stabilitas rupiah.
Pada perdagangan Kamis (26/2), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 1,04% ke level 8.235. Sepanjang sesi intraday, indeks bahkan sempat merosot hingga 2,14% ke posisi 8.144.
Data perdagangan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham pada sore itu mencapai Rp 28,14 triliun dengan volume 56,52 miliar saham dan frekuensi sebanyak 3,14 juta kali. Sebanyak 146 saham menguat, 568 saham terkoreksi, dan 105 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada hari tersebut tercatat sebesar Rp 14.773 triliun.
Seluruh sektor di BEI terpantau berada di zona merah, dengan penurunan terdalam pada sektor transportasi yang anjlok 4,54%. Salah satu saham di sektor ini, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), turut melemah 1,19% ke level Rp 83 per saham.
Baca juga: Orangutan Bolak-Balik RI-Malaysia, Dua Negara Sepakat Jaga Bersama; Grab Janji Berikan Bonus Hari Raya BHR Ojol yang Lebih Baik Dibandingkan 2025; Pertukaran Data RI-AS, Apa Dampak dan Risikonya ke Sektor Data Center Nasional?