Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada utang pemerintah yang melekat pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini dikenal luas sebagai Whoosh. Proyek ambisius ini sepenuhnya digarap melalui skema business to business (B2B) oleh sebuah konsorsium yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa salah satu BUMN Indonesia yang menjadi tulang punggung konsorsium ini adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10) lalu, Suminto menegaskan kembali poin krusial ini. “Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” ujarnya. Ia melanjutkan bahwa seluruh aspek pendanaan, termasuk pinjaman, berasal dari entitas badan usaha yang tergabung dalam konsorsium Indonesia-Tiongkok, dengan PT KAI sebagai pemilik konsorsium Indonesia. Penekanan pada skema B2B ini secara gamblang membedakan pembiayaan proyek Whoosh ini dari pinjaman yang ditanggung langsung oleh pemerintah.
Suminto menyimpulkan bahwa porsi ekuitas dan pinjaman dalam proyek kereta cepat Whoosh seluruhnya berasal dari badan usaha. Dengan demikian, klarifikasi dari Kemenkeu ini menghilangkan keraguan terkait keterlibatan utang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur transportasi modern ini.
Sebagai informasi tambahan, PT KAI memang memainkan peran sentral sebagai salah satu BUMN yang tergabung dalam perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Bersama tiga BUMN besar lainnya—yakni PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII—PT KAI membentuk tulang punggung representasi Indonesia dalam proyek ini. Struktur kepemilikan saham dalam konsorsium ini menunjukkan dominasi Indonesia, dengan 60 persen kepemilikan dikendalikan melalui PSBI, sementara 40 persen sisanya dipegang oleh pihak Tiongkok. PT KAI sendiri merupakan pemegang saham mayoritas di PSBI.
Meskipun demikian, keterlibatan PT KAI dalam proyek Whoosh tidak lepas dari tantangan finansial. Laporan Keuangan Tengah Tahun KAI per 30 Juni 2025 (unaudited) mencatat adanya kerugian bersih dari investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di PT PSBI, yang mencapai angka fantastis Rp 951,48 miliar. Sejak awal tahun 2025, PT KAI juga telah mengucurkan modal investasi yang signifikan ke PT PSBI, senilai Rp 7,7 triliun. Penting untuk diketahui bahwa PT KAI memegang saham sebesar 58,53 persen di PT PSBI, menegaskan perannya yang dominan dalam konsorsium Indonesia.
Secara keseluruhan, total investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini diperkirakan mencapai USD 7,27 miliar, angka tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD 1,2 miliar. Mayoritas pendanaan, yakni 75 persen, dipenuhi melalui pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB) dengan tenor panjang 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Sementara itu, 25 persen sisanya berasal dari modal bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Struktur pembiayaan ini semakin menggarisbawahi sifat B2B dari proyek Whoosh dan menegaskan posisi Kemenkeu terkait tidak adanya utang pemerintah.
Ringkasan
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tidak memiliki utang pemerintah karena dikerjakan melalui skema business to business (B2B) oleh konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok. Dana proyek, termasuk pinjaman, berasal dari entitas badan usaha dalam konsorsium, dengan PT KAI sebagai pemilik konsorsium Indonesia.
Pendanaan proyek Whoosh berasal dari ekuitas dan pinjaman badan usaha, termasuk pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB). Total investasi proyek mencapai USD 7,27 miliar, termasuk pembengkakan biaya. Struktur pembiayaan yang sepenuhnya B2B ini menegaskan kembali posisi Kemenkeu bahwa tidak ada utang pemerintah yang terlibat.