Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, menyatakan optimismenya bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025 akan tercapai sesuai dengan proyeksi Laporan Semester (Lapsem) sebesar Rp 477,2 triliun. Angka target ini menunjukkan penurunan signifikan dari proyeksi awal yang sempat mencapai Rp 513,6 triliun untuk tahun yang sama.
Penyesuaian target PNBP ini, menurut Luky, merupakan konsekuensi dari kebijakan baru pemerintah. Kebijakan tersebut mengalihkan penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya masuk ke Kemenkeu, kini langsung disalurkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. “Tahun ini, kita melihat targetnya menurun cukup besar dibandingkan tahun lalu. Tentunya, ini akibat dari kebijakan baru peralihan penerimaan dividen BUMN yang sekarang dialihkan ke BPI Danantara,” ujar Luky dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).
Lebih lanjut, Luky mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2025, Kemenkeu telah mencatat realisasi PNBP sebesar Rp 402,4 triliun. Angka ini setara dengan 84,3 persen dari target outlook Lapsem 2025. Dengan sisa waktu dua bulan, pihaknya tetap optimistis bahwa target Rp 477,2 triliun dapat tercapai. “Per akhir Oktober, kita telah berhasil mengumpulkan Rp 402,4 triliun. Dari sisi persentase, ini sudah mencapai 84,3 persen dari outlook Lapsem 2025. Ini masih cukup ‘on track‘ dengan tersisa dua bulan lagi, kami masih cukup optimistis bisa mencapai target tersebut,” jelasnya.
Namun demikian, Luky merinci bahwa meski capaian mendekati target, pertumbuhan realisasi PNBP 2025 secara keseluruhan bersifat negatif atau mengalami kontraksi sebesar 15,7 persen. Bahkan, jika dianalisis secara ‘apple to apple‘ dengan mengecualikan penerimaan dari dividen BUMN atau KND, kontraksi masih terlihat sebesar 2,2 persen, menunjukkan tantangan yang cukup besar dalam mencapai pertumbuhan positif.
Dari total realisasi PNBP Rp 402,4 triliun tersebut, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) tercatat sebesar Rp 178,5 triliun. Komponen ini terdiri dari pendapatan Migas sebesar Rp 81,5 triliun, yang mengalami penurunan 13,2 persen secara tahunan, serta pendapatan non-migas sebesar Rp 97 triliun, yang juga turun tipis 0,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, pendapatan KND atau penerimaan dari dividen BUMN, mengalami kontraksi sangat drastis sebesar 85,1 persen, hanya mencapai Rp 11,8 triliun. Luky menegaskan bahwa penurunan ini jauh dari target awal yang sempat diproyeksikan mencapai Rp 90 triliun. “Pendapatan KND atau pendapatan dari BUMN ini yang turun jauh dari targetnya, bisa mencapai Rp 90 triliun, jadi sekarang tinggal Rp 11,8 triliun realisasinya,” terangnya.
Di sisi lain, terdapat kabar baik dari komponen PNBP lainnya. Pendapatan PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 129,9 triliun, menunjukkan pertumbuhan positif 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Begitu pula dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 82,2 triliun, tumbuh sebesar 0,7 persen.
Dengan dinamika realisasi PNBP hingga akhir Oktober ini, Luky menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP di tengah peralihan dividen BUMN dari Kemenkeu ke BPI Danantara. “Jadi bisa terlihat di sini kami berusaha keras bagaimana bisa mengkompensasi, mungkin sebagian, penurunan dividen tersebut melalui optimalisasi jenis PNBP lainnya,” pungkasnya, menunjukkan komitmen untuk menjaga kinerja pendapatan negara.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis mencapai target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 sebesar Rp 477,2 triliun, meski target ini lebih rendah dari proyeksi awal akibat pengalihan penerimaan dividen BUMN ke BPI Danantara. Hingga akhir Oktober 2025, realisasi PNBP mencapai Rp 402,4 triliun atau 84,3% dari target, dengan harapan tercapai dalam dua bulan tersisa.
Realisasi PNBP secara keseluruhan mengalami kontraksi 15,7%, terutama karena penurunan drastis pada pendapatan dividen BUMN. Meskipun demikian, pendapatan dari SDA dan PNBP lainnya menunjukkan kinerja yang beragam, dengan pendapatan BLU juga mencatatkan pertumbuhan positif. Pemerintah berupaya keras mengoptimalkan jenis PNBP lainnya untuk mengkompensasi penurunan dividen BUMN.