Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh kekuatan politik untuk bahu-membahu merumuskan solusi konkret guna mengatasi biaya politik yang dinilai terlalu tinggi di Indonesia. Prabowo secara tegas menyatakan bahwa ongkos politik yang mahal saat ini menjadi salah satu pemicu utama praktik korupsi yang merugikan negara.
Dalam pidatonya saat peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12) malam, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengkritik tajam orientasi politik domestik yang cenderung meniru sistem negara lain tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi riil di Tanah Air. Menurutnya, esensi demokrasi sejati tetap dapat dijalankan secara efektif tanpa perlu menghamburkan anggaran yang berlebihan. “Kita harus mencari solusi kita sendiri, tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri,” tegas Prabowo, menekankan pentingnya otonomi dalam desain sistem politik Indonesia.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut kemudian menawarkan sebuah gagasan untuk menyederhanakan proses pemilihan kepala daerah. Ia mencontohkan bahwa hasil pemilihan langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dan DPRD provinsi sebenarnya bisa dijadikan dasar yang kuat untuk menentukan pimpinan daerah seperti bupati dan gubernur secara langsung. Model sistem politik yang lebih efisien dan hemat biaya ini, menurut Prabowo, telah berhasil diterapkan di berbagai negara maju, termasuk Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia. “Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kenapa tidak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujarnya.
Prabowo berharap agar mekanisme sistem politik Indonesia ke depan tidak lagi hanya membuka ruang bagi kandidat yang memiliki kapabilitas finansial besar. Ia bercita-cita mewujudkan demokrasi yang lebih terjangkau, meminimalisir praktik transaksional, dan secara signifikan memperluas kesempatan politik bagi semua individu, bukan hanya mereka yang kaya. “Saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang,” ajak Prabowo, menegaskan komitmennya untuk reformasi politik.
Pernyataan Prabowo ini merupakan respons atas usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil telah mengemukakan urgensi untuk menata ulang desain politik nasional agar lebih selaras dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bahlil, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan jauh lebih efisien. Ia berpendapat bahwa pemilihan melalui DPRD kabupaten/kota dapat mengurangi kebingungan dan beban politik yang selama ini kerap muncul dalam penyelenggaraan pilkada langsung.
“Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan,” kata Bahlil pada kesempatan yang sama, menunjukkan keseriusan dan niat untuk memulai diskusi legislatif mengenai reformasi ini. Usulan bersama ini menandai sebuah inisiatif penting untuk menekan biaya politik dan membangun fondasi demokrasi yang lebih kuat, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.
Ringkasan
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengkritik biaya politik yang mahal di Indonesia dan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, biaya politik yang tinggi menjadi pemicu korupsi. Prabowo mencontohkan bahwa hasil pemilihan DPRD kabupaten/kota dan provinsi dapat dijadikan dasar untuk menentukan bupati dan gubernur, seperti yang diterapkan di beberapa negara maju.
Usulan ini merupakan respons atas pernyataan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang juga mengemukakan urgensi penataan ulang desain politik nasional. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD diharapkan lebih efisien dan mengurangi beban politik dibandingkan Pilkada langsung. Pembahasan RUU bidang politik diharapkan dapat dimulai tahun depan untuk mengkaji usulan ini secara mendalam.