Tahun 2025 menjadi babak krusial bagi industri perbankan nasional, ditandai oleh geliat penguatan yang kian nyata. Berbagai reformasi regulasi, langkah konsolidasi struktural yang ambisius, serta masuknya modal dan pemain strategis baru secara kolektif mendorong sektor ini menuju fondasi yang lebih kokoh. Perkembangan signifikan ini menegaskan kepercayaan investor dan komitmen pemerintah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka tahun dengan inisiatif regulasi yang ekspansif. Melalui perilisan Peraturan OJK (POJK) No. 26/2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, yang efektif sejak 13 Desember 2024 (kecuali ketentuan penyertaan modal BPR/BPRS mulai 1 Januari 2025), OJK memberikan ruang gerak lebih luas bagi bank umum, BPR, dan perbankan syariah. Beleid ini mencakup penyesuaian cakupan perusahaan anak bank umum sesuai UU P2SK, kegiatan penyertaan modal oleh BPR/BPRS, pengalihan piutang, penjaminan oleh bank umum, pemanfaatan tanda tangan dan perjanjian elektronik, penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), serta produk perbankan syariah.
Tak berhenti di situ, arah kebijakan regulator juga semakin tegas dalam mengakselerasi konsolidasi industri. Hal ini tercermin dari rencana penghapusan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1, yang diumumkan OJK menjelang akhir tahun. Langkah ini bertujuan mendorong bank-bank kecil untuk bergeser ke KBMI 2 melalui merger atau akuisisi, sejalan dengan visi menciptakan struktur perbankan yang lebih efisien dan berdaya saing. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa konsolidasi esensial untuk meningkatkan daya dorong perbankan terhadap perekonomian nasional, mengingat Indonesia masih merupakan bank-driven economy di mana pertumbuhan sangat bergantung pada kapasitas penyaluran kredit perbankan.
Dari sisi korporasi, tahun 2025 diwarnai serangkaian aksi strategis dan restrukturisasi kepemilikan yang mengindikasikan optimisme investor terhadap sektor perbankan Tanah Air. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) berhasil mengantongi izin penting untuk membuka cabang di Arab Saudi pada 22 April 2025, menandai ekspansi internasional yang ambisius. Di sisi lain, PT Bank Pembangunan DKI Jakarta, yang kini resmi menjadi Bank Jakarta, memperoleh restu untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 pada 30 April 2025, dengan target realisasi dalam satu tahun ke depan.
Pada Mei 2025, dinamika pasar juga terlihat dari sejumlah bank yang aktif mencari investor baru. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), selaku pemegang saham pengendali Bank Muamalat, sedang dalam proses penjajakan setelah batal diakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN). Sementara itu, beberapa perbankan asing seperti DBS Group, CIMB Group, Maybank, MUFG, hingga Sumitomo Mitsui Banking Corp. dikabarkan berminat mengakuisisi saham pengendali Bank Panin (PNBN) dari ANZ Australia dan keluarga Gunawan. Di lain pihak, JTrust berupaya memenuhi aturan free float 7,5% dengan bernegosiasi dengan investor baru. OJK, melalui Dian Ediana Rae, secara prinsip mendukung penuh upaya penguatan permodalan ini, demi terciptanya perbankan nasional yang lebih sehat, efisien, berdaya saing, dan kontributif terhadap perekonomian.
Peristiwa penting lainnya dalam konsolidasi kepemilikan terjadi pada 1 Juli 2025, ketika Hanwha Life Insurance Co., Ltd. (Hanwha Life) secara resmi mengambil alih 2,99 miliar saham, setara dengan 40% modal ditempatkan dan disetor PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Bank Nobu. Akuisisi ini melibatkan pembelian saham dari tujuh pemegang saham sebelumnya dan telah melalui serangkaian persetujuan OJK. Tak hanya itu, di tingkat Bank Perekonomian Rakyat (BPR), terjadi pula akuisisi BPR Kencana Graha di Kepulauan Riau oleh lima investor baru, mengubah komposisi kepemilikan saham secara signifikan dengan pengumuman hasil pengambilalihan pada Agustus 2025.
Momentum penguatan sektor perbankan juga didukung oleh injeksi likuiditas dari pemerintah dan pendalaman pasar keuangan. Sejak September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan kas pemerintah senilai ratusan triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank umum. Injeksi awal sebesar Rp200 triliun disalurkan kepada bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan BSI. Per 10 November 2025, Kementerian Keuangan kembali menginjeksi masing-masing Rp25 triliun kepada Mandiri, BNI, dan BRI, serta Rp1 triliun kepada Bank Jakarta, demi menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di pasar modal, Superbank (PT Super Bank Indonesia Tbk. – SUPA) turut meramaikan dengan resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia pada 17 Desember 2025. Sebagai emiten bank digital ketujuh, Superbank, yang didukung ekosistem Grab, Emtek, Singtel, KakaoBank, dan GXS, berhasil menghimpun dana Rp2,79 triliun dari pelepasan 4,4 miliar saham baru pada harga Rp635 per saham. Sekitar 70% dana tersebut dialokasikan untuk penyaluran kredit kepada segmen underbanked (ritel dan UMKM), sementara 30% untuk belanja modal, termasuk pengembangan produk digital, infrastruktur TI, dan investasi pada AI, data analitik, serta keamanan siber.
Transformasi juga terjadi di segmen syariah. Setelah melalui Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada November 2025, proses spin-off BTN Syariah berhasil melahirkan PT Bank Syariah Nasional (BSN) yang resmi beroperasi pada 22 Desember 2025. Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, menyatakan bahwa peresmian operasional ini menandai implementasi strategi bisnis yang lebih ekspansif dan adaptif, guna mengoptimalkan peluang besar di ekosistem perbankan syariah dan memantapkan posisi BSN sebagai katalisator pertumbuhan.
Lebih lanjut, OJK terus melanjutkan agenda konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Hingga 10 Desember 2025, OJK telah merampungkan persetujuan penggabungan 130 entitas BPR dan BPRS menjadi 45 entitas. Saat ini, proses penggabungan 226 BPR/BPRS lainnya sedang berlangsung, dengan target konsolidasi menjadi 79 entitas. Langkah ini merupakan kelanjutan dari program penguatan permodalan, tata kelola, dan ketahanan industri BPR/S yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.
Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa sepanjang 2025 menandai tahun yang sangat penting dalam fase konsolidasi dan penguatan fondasi perbankan nasional. Dari reformasi regulasi, aksi korporasi strategis, dukungan pemerintah, hingga perkembangan pesat perbankan syariah dan digital, industri perbankan Indonesia menunjukkan ketahanan dan ambisi kuat untuk menjadi tulang punggung ekonomi yang lebih stabil dan progresif di masa depan.