Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan target yang sangat ambisius dalam peta jalan ekonomi nasional untuk tahun mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berpotensi menyentuh angka 6 persen, sebuah klaim yang menurutnya tidak mustahil untuk direalisasikan.
“Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6 persen, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya tidak terlalu sulit untuk dicapai,” tegas Purbaya dalam sebuah jumpa pers yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 31 Desember 2025. Pernyataan ini mempertegas keyakinan pemerintah atas kapabilitas ekonomi domestik.
Strategi Akselerasi Fiskal dan Harmonisasi Moneter
Untuk mencapai target ambisius 6 persen tersebut, Menkeu menguraikan sejumlah strategi kunci yang akan diterapkan pemerintah. Salah satunya adalah percepatan belanja negara (front-loading) yang akan dimulai sejak awal tahun 2026. Inisiatif ini diharapkan mampu menstimulus roda perekonomian lebih dini, menciptakan efek domino positif di berbagai sektor.
Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara kebijakan fiskal yang diusung Kemenkeu dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI). Ia menjelaskan, harmonisasi ini adalah esensi komunikasi strategis yang bertujuan mengoptimalkan hasil, jauh dari intervensi terhadap independensi bank sentral. “Bukan saya intervensi ya, kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral,” tambahnya, memperjelas batasan peran masing-masing lembaga.
Pemerintah juga akan memanfaatkan peran Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk memangkas berbagai hambatan investasi. Dengan terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif, diharapkan arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dapat meningkat signifikan, menjadikannya motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi.
- HIPMI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Akan Meningkat Hingga 6 persen di 2026
Perbandingan Proyeksi: Pemerintah vs Bank Indonesia
Meskipun Kemenkeu begitu optimistis dengan target 6 persen, Bank Indonesia (BI) memiliki proyeksi yang cenderung lebih moderat. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 akan berada dalam kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen, dengan titik tengah di angka 5,3 persen. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan target tahun 2025 yang dipatok pada kisaran 4,6 persen hingga 5,4 persen.
Gubernur BI Perry Warjiyo, dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, sempat mengungkapkan bahwa dengan dorongan kebijakan fiskal yang kuat, pertumbuhan ekonomi memang memiliki potensi untuk meningkat. “Pertumbuhan ekonomi kecenderungannya akan lebih tinggi dari titik tengah sekitar 5,3 persen, atau dengan kebijakan fiskal bisa didorong sampai 5,4 persen,” jelas Perry, mengindikasikan sinergi yang diharapkan.
Ekonomi Indonesia: Pergulatan Antara Jiwa Konstitusi dan Logika Kebijakan
Sebagai informasi tambahan, untuk penutupan tahun 2025, Menkeu memprediksi angka pertumbuhan akan stabil di level 5,2 persen secara full year, didukung oleh performa kuat pada kuartal IV yang diperkirakan melampaui 5,5 persen.
Kritik Indef: Jangan Hanya Andalkan Konsumsi Rumah Tangga
Di sisi lain, sejumlah kalangan akademisi dan pengamat ekonomi menyuarakan catatan kritis terhadap target-target optimistis tersebut. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, misalnya, memproyeksikan ekonomi Indonesia lebih realistis berada di kisaran 5 persen pada 2026.
Esther memperingatkan pemerintah untuk mulai beralih dari ketergantungan berlebihan terhadap konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama ekonomi. Menurutnya, mengaktifkan mesin pertumbuhan ekonomi lainnya adalah sebuah keharusan, bahkan disebutnya “fardhu ain”. “Cukup sudah ya, konsumsi rumah tangga ini sudah terlalu lama mendominasi dan berkontribusi secara dominan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik,” tegas Esther, menekankan perlunya diversifikasi.
Menurut analisisnya, fundamental ekonomi nasional masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas pangan dan energi, serta dinamika geopolitik global yang tidak menentu. Ketergantungan tinggi terhadap impor barang modal dan pangan juga menjadi titik lemah krusial yang kerap menyebabkan devisa negara “terparkir” di luar negeri, mengurangi daya tahan ekonomi di dalam negeri.
Memperkuat Imunitas Ekonomi Nasional
Esther membandingkan ketahanan ekonomi Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang dinilai lebih tangguh menghadapi fragmentasi perdagangan internasional. Untuk mengejar ketertinggalan daya saing, Indef mendorong penguatan fokus pada tiga sektor utama:
- Ekspor Bernilai Tambah: Mendorong program hilirisasi secara berkelanjutan agar komoditas ekspor memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi di pasar global.
- Investasi Riil: Meningkatkan daya tarik investasi riil yang mampu menciptakan lapangan kerja secara masif dan berkelanjutan.
- Efektivitas Belanja Pemerintah: Memastikan setiap pengeluaran negara memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan, khususnya bagi penguatan ekonomi rakyat kecil.
“Investasi, kemudian ekspor, dan pengeluaran pemerintah ini juga harus aktif, sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tidak hanya 5 persen tapi bisa mencapai lebih dari 5 persen,” simpul Esther, menggarisbawahi urgensi perubahan paradigma pembangunan ekonomi.