Dengan tekad memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat segera kembali normal, proses pembersihan sekolah pascabanjir di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, hingga Aceh Tamiang terus diintensifkan. Ini menjadi persiapan krusial menjelang dimulainya semester baru pada 5 Januari 2026. Personel TNI Angkatan Darat memimpin upaya pemulihan ini, bergerak cepat ke berbagai lokasi terdampak untuk membersihkan sisa-sisa bencana.
Sejak Sabtu (3/1), dedikasi personel TNI terlihat nyata dalam membersihkan puluhan fasilitas pendidikan. Di antara lokasi yang menjadi fokus adalah MIN 29 Aceh Utara, MIN 21 Aceh Utara, SMAN 1 Baktiya, SMPN 1 Lapang, SDN 19 Jambo Aye, TK Pelangi, dan SDN 7 Kuala Simpang. Upaya serupa juga menjangkau TK Quratul Aqyun, PAUD Nurul Ikhlas, SDN Grong-Grong, SDN Ketibung, Pondok Dayah Asasul Huda, SDN 8 Meureudu, MIN 2 Meurah Dua, MTs Meurah Dua, SMPN 5 Kejuruan Muda, SDN Simpang Kiri, TK Al Fatih, serta MIS Al Amin. Dalam operasi ini, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana membersihkan seluruh area sekolah, baik di dalam maupun di luar gedung. Lumpur sisa banjir yang mengering disemprot dengan air bertekanan tinggi, sementara tumpukan material sampah akibat banjir dan longsor diangkut secara cermat, memastikan lingkungan belajar kembali bersih.
Progres signifikan terlihat di SDN 7 Kuala Simpang, di mana lantai kelas telah bersih dari lumpur sisa banjir dan rak-rak buku mulai kembali tertata rapi. Namun, tantangan berbeda dihadapi di MIN 2 Meurah Dua; lumpur masih menumpuk tebal di halaman sekolah, dan sejumlah bangku-meja masih berserakan di luar kelas. Untuk mengatasi kondisi ini dan mempercepat proses pembersihan, alat berat berupa ekskavator telah dikerahkan ke lokasi tersebut.
Komitmen pemerintah terhadap pendidikan tetap kokoh. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana akan tetap dimulai sesuai jadwal, yakni pada 5 Januari 2026. Sebagai solusi cepat, pemerintah menyiapkan tenda darurat yang akan berfungsi sebagai ruang kelas sementara bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Data pemerintah menunjukkan skala bencana yang masif: sekitar 3.700 sekolah terdampak bencana tersebar di Sumatra, dengan 3.100 di antaranya mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah mempercepat pembersihan sekolah-sekolah yang masih tertimbun material sisa bencana.
Tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, pemerintah juga telah menyusun tiga skenario pembelajaran komprehensif untuk siswa dan guru di sekolah terdampak. Skenario ini mencakup masa tanggap darurat (0–3 bulan), masa transisi (3–12 bulan), dan masa pemulihan (1–3 tahun), dirancang untuk menjamin keberlanjutan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya pendekatan pembelajaran yang disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi di lapangan. “Metode pembelajaran bersifat fleksibel dan adaptif, termasuk pengembangan bahan belajar darurat,” ujar Abdul Mu’ti, dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (4/1), menunjukkan kesiapan adaptasi demi masa depan pendidikan anak-anak di daerah terdampak.