JAKARTA – Provinsi DKI Jakarta berhasil menjaga tingkat inflasi sepanjang tahun 2025 tetap terkendali pada angka 2,63% (year on year/yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92% (yoy), menunjukkan stabilitas harga yang signifikan di ibu kota.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa realisasi inflasi tahun 2025 ini berada dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan, yaitu 2,5% ± 1% (yoy). Hal ini mengindikasikan keberhasilan upaya pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Secara bulanan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Desember 2025 sebesar 0,33% (month-to-month/mtm), meningkat dari 0,27% (mtm) pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, angka inflasi bulanan ini masih lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai 0,64% (mtm) dan bahkan menjadi yang terendah di Pulau Jawa. Inflasi pada periode ini didorong oleh kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Transportasi, serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.
Iwan Setiawan menjelaskan lebih lanjut bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi pada Desember 2025 dengan inflasi sebesar 1,07% (mtm), melonjak dari 0,20% (mtm) pada bulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini bersumber dari kenaikan harga daging ayam ras dan cabai rawit. Peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), kenaikan harga live bird, serta terbatasnya pasokan cabai rawit dari daerah sentra akibat curah hujan tinggi, menjadi faktor pemicu utama.
Namun demikian, tekanan inflasi dari kelompok tersebut sedikit tertahan oleh penurunan harga cabai merah. Penurunan ini terjadi seiring meningkatnya pasokan dari sejumlah daerah sentra yang memasuki musim panen. Selain itu, komoditas seperti ikan mas dan susu cair kemasan juga mencatat penurunan harga, meskipun dengan andil yang sangat kecil dalam menahan laju inflasi.
Tak hanya pangan, kelompok transportasi juga turut mencatat inflasi signifikan sebesar 0,65% (mtm) pada Desember 2025, lebih tinggi dari 0,29% (mtm) pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi per 1 Desember 2025, ditambah dengan meningkatnya penggunaan angkutan antarkota selama periode HBKN Nataru. Fenomena ini mencerminkan dampak dari mobilitas masyarakat yang tinggi pada akhir tahun.
Sementara itu, emas perhiasan menjadi salah satu penyumbang inflasi yang patut dicermati di Jakarta, dengan angka sebesar 1,59% (mtm). Angka ini memang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 8,73% (mtm), namun pergerakan harga emas perhiasan sejalan dengan tren harga global yang bertahan pada level tinggi, meskipun dengan laju kenaikan yang lebih moderat. Kondisi ini kemudian mendorong kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat inflasi sebesar 0,49% (mtm), lebih rendah dari 2,17% (mtm) pada bulan sebelumnya.
Di sisi lain, tekanan inflasi Jakarta pada Desember 2025 berhasil tertahan oleh deflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,06% (mtm). Deflasi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan harga telepon seluler, meski dengan andil yang sangat kecil dalam keseluruhan perhitungan inflasi.
Iwan Setiawan menggarisbawahi bahwa terkendalinya inflasi di Jakarta tidak terlepas dari sinergi kuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta, khususnya menjelang periode HBKN Nataru. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan penyelenggaraan berbagai program strategis, termasuk Program Pangan Bersubsidi dan berbagai Program Pangan Murah.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah Perumda Pasar Jaya yang menyelenggarakan Pangan Murah dengan menghadirkan cabai asal Aceh. Selain itu, TPID Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pertanian juga menyelenggarakan kegiatan Aksi Cabai Harga Petani di Jakarta Selatan, sebagai upaya nyata untuk menstabilkan harga komoditas cabai yang kerap bergejolak.
Penguatan komunikasi publik juga menjadi fokus utama, terutama menjelang Nataru. Hal ini dilakukan melalui penyebarluasan iklan layanan masyarakat mengenai belanja bijak yang melibatkan pimpinan daerah/lembaga di radio dan media sosial. Bank Indonesia turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui podcast Rabu Belajar Pemprov DKI Jakarta, yang mengangkat tema “Belanja Hemat dengan Transaksi yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal)”.
Ke depan, Iwan menegaskan bahwa sinergi strategi 4K—Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif—akan terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan. Upaya tersebut juga didukung oleh pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah nyata pengendalian harga pangan. Dengan sinergi yang solid ini, capaian inflasi Jakarta yang terkendali pada tahun 2025 diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun 2026.