Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan capaian signifikan dalam realisasi belanja pemerintah pusat yang menembus angka Rp 2.602,3 triliun hingga akhir tahun 2025. Angka ini setara dengan 96,3 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang semula ditetapkan sebesar Rp 2.701,4 triliun. Pencapaian fiskal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengelola pengeluaran negara.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Kamis (8/1), merinci bahwa pagu belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 adalah Rp 2.701,4 triliun. Berdasarkan laporan sementara (outlook lapsem), angka yang tercatat adalah Rp 2.663,4 triliun, sementara realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Desember 2025 mencapai Rp 2.602,3 triliun. Suahasil menjelaskan, “Sehingga APBN itu untuk belanja pemerintah pusatnya dari yang diperkirakan Rp 2.701,4 triliun dia kemudian mencapai Rp 2.602,3 triliun. Jadi kita berbelanja Rp 100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun.”
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun lalu mencapai Rp 306,7 triliun. Langkah ini berfokus pada belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta Transfer ke Daerah, namun dipastikan tidak memengaruhi belanja pegawai, kebutuhan operasional dasar, maupun anggaran bantuan sosial. Suahasil menambahkan, dari total efisiensi tersebut, sekitar Rp 206,4 triliun kemudian dibuka kembali untuk memastikan operasional dasar pemerintahan dapat terus berjalan dan belanja bantuan sosial dapat tetap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Secara lebih mendalam, belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 1.500,4 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 13,3 persen. Realisasi ini terdiri dari beberapa komponen utama: belanja barang sebesar Rp 564,9 triliun, belanja modal Rp 427,5 triliun, serta belanja bantuan sosial senilai Rp 186,6 triliun. Selain itu, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 321,3 triliun, sementara pembayaran pensiun mencapai Rp 166,5 triliun, menegaskan komitmen pemerintah terhadap hak-hak finansial aparatur sipil negara dan pensiunan.
Realisasi Penyaluran Barang Bersubsidi
Pada tahun 2025, realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) mencapai Rp 186,6 triliun, mencatat pertumbuhan signifikan 20,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 154,9 triliun. Peningkatan ini, menurut Suahasil, dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebijakan, termasuk stimulus ekonomi yang berwujud bantuan sosial, guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Selain bantuan sosial, Kemenkeu juga melaporkan total realisasi subsidi sepanjang 2025 yang mencapai Rp 281,6 triliun. Jumlah ini mencakup baik subsidi energi maupun subsidi non-energi, mencerminkan upaya pemerintah dalam menstabilkan harga komoditas dan mendukung sektor-sektor strategis. Suahasil menegaskan, “Subsidi tahun 2025 telah dibayarkan Rp 281,6 triliun yang di sini adalah meliputi subsidi energi maupun non-energi.”
Secara rinci, penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar 18.979,3 ribu kiloliter, naik 4,7 persen dari realisasi tahun 2024. Penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 8.544,9 juta kilogram atau tumbuh 3,9 persen. Sementara itu, jumlah pelanggan listrik bersubsidi meningkat menjadi 42,8 juta pelanggan, naik 2,6 persen secara tahunan, menunjukkan jangkauan luas dari program subsidi listrik.
Penyaluran pupuk bersubsidi juga mengalami peningkatan yang substansial, dengan realisasi mencapai 8,1 juta ton atau tumbuh 12,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang krusial bagi ketahanan pangan nasional. Kategori subsidi perumahan mencatat lonjakan tertinggi, dengan realisasi 278,9 ribu rumah, melonjak 39,5 persen dibandingkan tahun 2024. “(Subsidi perumahan) ini meningkatnya cukup tinggi yaitu 39,5 persen jumlah rumahnya,” jelas Suahasil, mengindikasikan keberhasilan program dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak.
Di sisi lain, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2025 mencapai Rp 849 triliun. Dana ini disalurkan untuk memperkuat pelayanan publik di daerah dan mendukung sektor-sektor prioritas, sekaligus mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan efisien. “Rp 849 triliun ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Masuk ke APBD,” pungkas Suahasil, menggarisbawahi peran penting TKD dalam mendukung otonomi fiskal dan pembangunan daerah.