Meskipun dua pertiga wilayahnya berupa perairan, potensi energi laut Indonesia dinilai masih jauh dari pemanfaatan optimal. Salah satu sumber energi terbarukan yang pengembangannya belum signifikan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), sebuah kekuatan tersembunyi yang menyimpan janji besar bagi kemandirian energi nasional.
Pemerhati energi yang juga Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK PII), Sripeni Inten Cahyani, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih serius dalam menjajaki pemanfaatan energi laut. Menurutnya, karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, dengan lautan yang membentang luas, secara fundamental mendukung pengembangan sektor ini. “Dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut. Indonesia ini negara kepulauan, negara maritim,” ungkap Sripeni dalam diskusi Outlook Energi 2026 pada Jumat (9/1) lalu.
Sripeni menekankan bahwa pengembangan PLTAL seharusnya dimulai dengan proyek percontohan (pilot project) yang fokus murni pada teknologi pembangkitnya, tanpa dicampuri kepentingan lain. Ia menyoroti kegagalan sejumlah proyek sebelumnya yang disebabkan oleh kebijakan penggabungan pengembangan PLTAL dengan pembangunan infrastruktur non-pembangkit, seperti jembatan. “Dulu itu tidak jadi karena dicampur. Mau mengembangkan PLTAL, tetapi dibarengi dengan jembatan. Akhirnya jembatannya harus bisa dilalui, desainnya jadi berat, dan keekonomiannya tidak ketemu,” jelasnya.
Kondisi tersebut secara langsung menyebabkan biaya PLTAL membengkak, karena ditambah dengan biaya akses dan infrastruktur pendukung yang sejatinya tidak terkait langsung dengan teknologi pembangkit. Akibatnya, teknologi energi arus laut seringkali disalahpahami dan dianggap tidak ekonomis. “Orang menjadi bias. Ini mahal karena apa? Karena harga utilitasnya atau karena biaya tambahannya? Akses menuju ke sana itu kan bukan bagian dari teknologi PLTAL,” papar Sripeni, menggarisbawahi pentingnya pemisahan komponen biaya agar penilaian keekonomian PLTAL menjadi objektif.
Oleh karena itu, Sripeni menegaskan bahwa teknologi energi baru seharusnya didukung dan difasilitasi, bukan justru dibebani. Ia sangat berharap pemerintah dapat mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan energi laut, baik melalui anggaran negara maupun melalui kolaborasi erat dengan para ahli dan lembaga penelitian. “Teknologi baru itu harus digendong, bukan dibebani. Saya berharap ada dukungan dana dari pemerintah, dari akademisi, dari BRIN, dari Dikti Saintek,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah Indonesia telah merencanakan pembangunan PLTAL pertama di tanah air, dengan total nilai investasi diperkirakan mencapai US$ 220 juta atau sekitar Rp 3,57 triliun. Pembangkit ini ditargetkan memiliki kapasitas total 40 megawatt (MW). Pengembangan PLTAL tersebut direncanakan berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 20 MW, serta di satu lokasi lainnya dengan kapasitas serupa. Proyek ambisius ini akan melibatkan sejumlah mitra internasional terkemuka, antara lain SBS Indonesia dan NOVA Innovation dari Inggris, serta Tidal Bridge dari Belanda, yang akan bekerja sama dengan PT Pertamina Power Indonesia.