Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan telah menginstruksikan para panglima operasi khusus AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland. Merujuk pada pemberitaan Antara dan laporan Daily Mail, sejumlah sumber menyebutkan bahwa sebagian perwira senior militer AS menentang keras gagasan ini, meskipun penasihat kebijakan utama Trump, Stephen Miller, disebut-sebut sebagai pendukung utamanya yang gigih.
Kegelisahan di kalangan pejabat Eropa semakin memuncak, mereka khawatir Trump akan berusaha merealisasikan rencana ini sebelum pemilihan paruh waktu Kongres AS yang dijadwalkan pada November mendatang. Menyusul spekulasi ini, pada Desember lalu, Trump memang telah mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland, sebuah langkah yang kemudian dipertegas oleh Landry sendiri bahwa AS berencana menjadikan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.
Pernyataan ambisius Landry sontak memicu kegeraman Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, yang kemudian menyatakan akan memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta penjelasan resmi. Tidak hanya itu, dalam sebuah pernyataan bersama, Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen dan PM Greenland Jens-Frederik Nielsen secara tegas memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak mencoba merebut pulau tersebut, sembari menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas teritorial bersama.
Di tengah ketegangan diplomatik ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Rabu pekan lalu, mengungkapkan niatnya untuk bertemu dengan otoritas Denmark. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan membahas situasi genting di Greenland. Pernyataan Rubio ini muncul sebagai respons atas pertanyaan wartawan mengenai alasan pemerintah AS tidak menerima tawaran Denmark untuk berdialog, serta apakah AS siap untuk mengesampingkan kemungkinan intervensi militer.
Presiden Trump sendiri berulang kali menegaskan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian integral dari Amerika Serikat, dengan dalih kepentingan keamanan nasional dan perlindungan terhadap “dunia yang bebas.” Namun, mantan PM Greenland Mute Egede dengan tegas menanggapi bahwa pulau tersebut tidak dijual dan tidak akan pernah dijual. Ironisnya, Trump menolak untuk berjanji tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk merebut kendali atas Greenland.
Secara historis, Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark hingga saat ini. Namun, sejak tahun 2009, pulau tersebut telah memperoleh status otonomi yang signifikan, memungkinkannya untuk mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan sendiri. Selain dikenal kaya akan mineral tanah jarang yang strategis, wilayah ini juga diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang masif, menjadikannya target geopolitik yang sangat diminati.
Menolak Jadi Warga Amerika Serikat
Menyikapi wacana pengambilalihan oleh AS, para pemimpin lima partai politik utama Greenland bersatu menyuarakan penolakan mereka untuk menjadi warga negara Amerika Serikat, meskipun Presiden AS Donald Trump berencana untuk mengambil alih wilayah semi-otonom Denmark itu. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (9/1), mereka dengan lantang menyatakan, “Kami tidak ingin menjadi orang Amerika, kami tidak ingin menjadi orang Denmark, kami ingin menjadi orang Greenland.”
Para pemimpin tersebut juga menegaskan perlunya penghentian sikap AS yang “meremehkan” kedaulatan Greenland, seraya menyatakan bahwa masa depan pulau tersebut harus sepenuhnya ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri. Mereka menyoroti bahwa wilayah kepulauan itu telah secara aktif meningkatkan partisipasinya di kancah internasional dalam beberapa tahun terakhir, dan oleh karena itu, dialog mengenai rencana Trump harus didasarkan pada prinsip-prinsip diplomasi dan hukum internasional.
Sebagai respons konkret, mereka mengumumkan bahwa sidang Inatsisartut (parlemen Greenland) akan dimajukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan “terjadinya debat politik yang adil dan komprehensif serta terjaminnya hak-hak rakyat” Greenland dalam menghadapi tekanan geopolitik yang semakin intens.