Menyusul serangkaian pelajaran berharga dari bencana di Sumatra, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyoroti kurangnya konsistensi dalam penerapan kajian risiko bencana pada pembangunan daerah. Beliau secara khusus menunjuk pada perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta desain perencanaan infrastruktur yang masih belum secara efektif mengintegrasikan aspek mitigasi risiko.
Suharyanto menegaskan, “Banyak kejadian di Sumatra menunjukkan, wilayah dengan risiko tinggi masih menjadi lokasi permukiman dan aktivitas ekonomi.” Pernyataan ini disampaikan kepada Katadata.co.id pada Selasa (13/1), menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan tingkat risiko kebencanaan sebagai landasan utama dalam setiap keputusan pembangunan. Selain itu, penegakan aturan mengenai pemanfaatan ruang di area-area rentan bencana dinilai krusial untuk memastikan tata kelola lingkungan, khususnya di daerah aliran sungai, tidak lagi menciptakan atau memperparah risiko bencana.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas dan efektivitas sistem peringatan dini. Tantangan tidak hanya terletak pada teknologi canggih, melainkan juga pada efektivitas rantai komunikasi dan kecepatan respons masyarakat. Saat ini, Suharyanto mengidentifikasi bahwa peringatan dini belum selalu diikuti dengan tindakan mitigasi yang cepat dan tepat, seringkali karena terbatasnya jangkauan sistem, minimnya pemahaman di kalangan masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar-instansi terkait.
Dalam upaya memperbaiki respons terhadap krisis, BNPB berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada fase tanggap darurat. Evaluasi ini akan mencakup kesiapan logistik, efisiensi sistem komando, dan harmonisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, kecepatan pendataan dampak, kelancaran penyaluran bantuan, dan perlindungan komprehensif bagi kelompok rentan juga akan menjadi fokus utama dalam perbaikan ini.
Menyimpulkan pandangannya, Kepala BNPB kembali menegaskan bahwa bencana sejatinya bukan sekadar fenomena alam, melainkan sebuah refleksi dari tingkat kerentanan dan kualitas tata kelola wilayah. Dengan pemahaman ini, BNPB bertekad untuk menyempurnakan tata kelola risiko di masa mendatang, memastikan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Indonesia Masih Dibayangi Bencana Alam
Suharyanto memaparkan gambaran suram mengenai proyeksi bencana di Indonesia. Menurutnya, tahun ini negara kepulauan ini diperkirakan akan sering dilanda bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta fenomena cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang. Ini menunjukkan kerentanan geografis Indonesia terhadap dinamika iklim yang semakin intens.
Di samping itu, ancaman kekeringan juga membayangi, yang dipicu oleh perubahan iklim yang menyebabkan anomali pada pola musim dan fluktuasi intensitas curah hujan. Kondisi ini diperparah di beberapa wilayah, terutama di daerah aliran sungai dan area lereng, di mana potensi bencana menjadi lebih luas akibat kombinasi curah hujan tinggi, degradasi lingkungan, dan perubahan tata kelola lahan yang kurang tepat.
Tidak hanya ancaman hidrometeorologi, potensi bencana geologi juga selalu hadir mengingat posisi strategis Indonesia di sabuk Cincin Api Pasifik yang kaya akan aktivitas tektonik dan vulkanik. Oleh karena itu, kewaspadaan tinggi mutlak diperlukan bagi masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah-wilayah rawan tersebut.
“Potensi gempa bumi dan tsunami selalu ada dan tidak dapat diprediksi secara pasti,” tegas Suharyanto, mengingatkan akan sifat tak terduga dari ancaman seismik di Indonesia.
Sementara itu, memasuki periode kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi sangat rentan terjadi. BNPB memprediksi bahwa ke depan, karakteristik bencana di Indonesia akan semakin kompleks, sistemik, dan bersifat multi-risiko. Ini berarti satu kejadian bencana dapat dengan cepat memicu atau memperparah kejadian lainnya, seperti hujan ekstrem yang berujung pada banjir dan tanah longsor, atau gempa bumi yang berpotensi disusul oleh tsunami.
Mengingat kompleksitas ancaman ini, kesiapsiagaan bencana tidak dapat lagi dilakukan secara parsial. Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari pemantauan ketat, penguatan kapasitas kesiapsiagaan lintas-sektor, hingga peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah untuk secara efektif menghadapi beragam skenario bencana di masa depan.