Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas membuka peluang Indonesia untuk menghentikan total impor bensin beroktan tinggi, yaitu RON 92, RON 95, dan RON 98, mulai tahun depan. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kapasitas produksi Pertamina di dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan nasional.
“Kami mau dorong agar produksi (bensin) sudah harus ada pada 2027. Kemungkinan pada semester kedua,” jelas Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM pada Rabu (14/1), menandakan komitmen kuat pemerintah terhadap kemandirian energi.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa selama kapasitas produksi domestik belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan bensin nasional, Indonesia akan tetap mengandalkan impor untuk menjaga stabilitas pasokan.
Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, total kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 38,5 juta kiloliter per tahun. Angka ini terbagi atas bensin RON 90 sebesar 28,9 juta kiloliter, RON 92 sebanyak 8,7 juta kiloliter, serta gabungan RON 95 dan RON 98 sekitar 650 ribu kiloliter per tahun. Skala kebutuhan yang masif ini menjadi dorongan utama bagi percepatan produksi dalam negeri.
Kebijakan penyetopan impor bensin ini tentu akan membawa dampak signifikan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pemilik jaringan SPBU swasta. Namun, pemerintah telah menyiapkan skema transisi. Pemerintah akan tetap memberikan alokasi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) selama kapasitas produksi Pertamina belum mampu memenuhi seluruh permintaan domestik.
“Kuota impornya tetap kami berikan, saat ini sedang dihitung berapa rentang kuota yang akan diberikan ke masing-masing badan usaha swasta,” tambah Bahlil, memastikan kelancaran transisi bagi sektor swasta.
Tidak hanya bensin, Indonesia juga telah mengambil langkah progresif dengan menghentikan impor Solar sejak awal tahun ini. Indonesia kini memproduksi dua jenis solar utama: CN48 yang diperuntukkan bagi kendaraan mobil dan CN51 yang digunakan untuk alat berat di lokasi ketinggian, seperti yang vital bagi operasional pertambangan PT Freeport Indonesia.
Bahlil sebelumnya telah memastikan bahwa pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin impor Solar CN48 sejak awal tahun ini, sebuah keputusan penting yang diambil atas perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara untuk Solar CN51, penghentian impor akan berlaku mulai semester kedua tahun ini.
Jika pada periode Januari-Februari 2026 masih terdapat catatan impor, hal itu dipastikan berasal dari sisa kuota atau alokasi tahun 2025. Meski impor dihentikan, pemenuhan kebutuhan Solar CN48 dapat dilakukan secara mandiri melalui produk hasil olahan Kilang Balikpapan.
“Solar CN 48 sudah setop impor, CN51 mulai semester dua tahun ini kita tidak impor lagi,” tegas Bahlil saat meninjau langsung lokasi Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (12/1).
Kilang Balikpapan, dengan kapasitas produksi mencapai 360 ribu barel, merupakan aset vital yang tidak hanya memproduksi semua jenis solar, tetapi juga bensin, LPG, dan beragam produk petrokimia untuk memenuhi pasar domestik. Ke depan, Bahlil menyebut bahwa seluruh perusahaan SPBU swasta akan diarahkan untuk membeli produk-produk olahan langsung dari kilang-kilang Pertamina.
SPBU Swasta Sudah Impor Bensin pada Awal 2026
Menanggapi keluhan masyarakat mengenai kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta, Kementerian ESDM mengonfirmasi bahwa badan usaha pengelola SPBU swasta telah melakukan impor bensin untuk kebutuhan awal tahun 2026.
“Kalau yang awal tahun, sudah (impor),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/1).
Laode menjelaskan bahwa saat ini BBM masih dalam proses distribusi, sehingga ia meminta pengertian dan kesabaran masyarakat. Ia menargetkan stok BBM di SPBU swasta dapat pulih sepenuhnya sebelum perayaan Ramadan dan Lebaran.
“Kan berdekatan nih, Nataru (Natal dan Tahun Baru), lalu sebentar lagi Ramadan dan Lebaran. Ini kami kejar,” kata Laode, menekankan urgensi pemulihan stok.
Sementara itu, terkait pasokan produk solar, Laode mengimbau para pengelola SPBU swasta untuk segera bernegosiasi dengan Pertamina. Hal ini krusial mengingat pemerintah tidak akan lagi memberikan izin impor solar kepada SPBU swasta mulai Maret 2026.
Para pengelola SPBU swasta nantinya akan berperan aktif dalam menyerap produksi solar dari Kilang Balikpapan yang baru saja selesai direvitalisasi melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Langkah ini vital untuk memastikan kebutuhan pelanggan mereka terpenuhi secara berkelanjutan.
“Maret nanti kami sudah tidak bisa memperpanjang untuk tambahan kuota solar. Jadi dari produksi RDMP (Balikpapan) itu semua nanti diserap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” pungkas Laode, menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada energi.