Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini menguraikan sejumlah arahan penting dari Presiden RI Prabowo Subianto guna menata dan memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia. Arahan strategis ini disampaikan Airlangga dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu (31/1). Pesan ini datang sebagai angin segar bagi para pelaku investasi dan masyarakat luas, menegaskan komitmen pemerintah terhadap stabilitas dan pertumbuhan.
Airlangga menegaskan kembali pesan inti dari Prabowo Subianto bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan tangguh di tengah berbagai dinamika global. Lebih lanjut, Prabowo berkomitmen penuh untuk menjaga sebuah iklim investasi yang tidak hanya transparan dan adil, tetapi juga selaras dengan standar global terbaik. Komitmen ini merupakan jaminan bagi kepercayaan investor terhadap masa depan ekonomi nasional.
“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip: Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita. Dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” demikian kutipan tegas Airlangga Hartarto dalam konferensi pers tersebut, yang semakin mengukuhkan posisi pemerintah dalam mendukung pasar keuangan.
Dalam upaya memperkokoh pasar modal Indonesia, Airlangga memaparkan empat poin utama yang menjadi penekanan Presiden Prabowo. Pertama, fokus pada penguatan transparansi dan integritas pasar melalui percepatan reformasi struktural. Langkah ini mencakup demutualisasi bursa serta peningkatan likuiditas, yang esensial untuk pasar yang sehat dan dinamis. Reformasi ini juga akan menaikkan batas minimum porsi saham publik atau free float menjadi 15%, sejalan dengan praktik terbaik internasional, diharapkan dapat memperluas partisipasi publik dan menjadikan pasar lebih transparan serta likuid. Selain itu, aspek beneficial ownership atau kepemilikan akhir juga akan diperjelas, termasuk afiliasi antar pemegang saham, demi menyetarakan pasar modal Indonesia dengan bursa modern di tingkat global.
Kedua, pemerintah dengan tegas menyatakan tidak akan mentoleransi praktik spekulatif share pricing atau yang dikenal luas sebagai “saham gorengan” yang manipulatif. Praktik merusak semacam ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor dan mengikis kredibilitas pasar modal Indonesia di mata dunia. Airlangga menekankan bahwa aksi ini tidak hanya merugikan investor lokal maupun asing, melainkan juga menghambat masuknya arus investasi asing yang sangat vital untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Ketiga, dari aspek penegakan aturan, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar ketentuan bursa, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun undang-undang di sektor jasa keuangan. Airlangga menjamin bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, memastikan keadilan dan kepastian di pasar.
Keempat, untuk menjamin stabilitas operasional pasar, Presiden menginstruksikan Kementerian Keuangan, OJK, dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa operasional pasar tetap berjalan normal tanpa adanya kekosongan fungsi pengawasan. Airlangga menegaskan bahwa keberadaan pejabat pelaksana tugas akan menjadi jaminan bahwa seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan pengawasan pasar akan terus berjalan tanpa gangguan sedikit pun. Kekuatan institusi keuangan nasional, menurutnya, berakar pada sistem yang dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan praktik terbaik yang diakui secara internasional.