Babaumma – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya melalui operasi senyap di Depok, Jawa Barat. Sebuah operasi tangkap tangan (OTT) berhasil membongkar dugaan praktik suap yang menghebohkan, melibatkan para unsur peradilan dan sebuah badan usaha yang berafiliasi dengan negara.
Dalam pengungkapan tersebut, nama PT Karabha Digdaya (KRB) mencuat. Perusahaan ini adalah badan usaha yang berada di bawah ekosistem Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, yang didirikan pada tahun 1989. PT KRB dikenal luas dalam bidang pengelolaan aset properti dan fasilitas rekreasi. Mereka merupakan pengelola dari Emeralda Golf Club, sebuah lapangan golf eksklusif di wilayah Depok, serta pengembang proyek hunian prestisius seperti Cimanggis Golf Estate dan Umma Arsa Estate. Keterlibatan perusahaan pelat merah ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang menyasar entitas negara.
Operasi OTT KPK yang berlangsung pada Kamis (5/2) malam itu berujung pada penangkapan sejumlah pihak. Di antara yang diamankan adalah direktur dari PT Karabha Digdaya serta para pimpinan teras Pengadilan Negeri (PN) Depok, yakni Ketua dan Wakil Ketua pengadilan. Mereka diduga kuat terlibat dalam praktik suap yang berkaitan erat dengan penanganan perkara sengketa lahan yang sedang bergulir.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2), menegaskan bahwa operasi senyap ini secara spesifik menyasar unsur peradilan dan pihak swasta. “Ini diduga terkait sengketa lahan antara PT KRB, sebuah badan usaha yang berada dalam ekosistem Kementerian Keuangan, dan bergerak di bidang pengelolaan aset,” jelas Budi, mengonfirmasi fokus utama penyelidikan.
Secara keseluruhan, Budi merinci bahwa total tujuh orang telah diamankan dalam OTT ini. Empat di antaranya merupakan pihak pemberi, berasal dari PT Karabha Digdaya, termasuk salah seorang direkturnya. Sementara itu, tiga orang lainnya berperan sebagai pihak penerima, yang tidak lain adalah para pejabat di Pengadilan Negeri Depok. “Tiga orang dari PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian empat orang lainnya berasal dari PT KRB, termasuk direkturnya,” Budi kembali menegaskan, memberikan gambaran jelas mengenai identitas para terduga.
Lebih lanjut, Budi Prasetyo mengamini bahwa Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok memang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. Konfirmasi ini semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, yang menjelaskan bahwa ruang kerja Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta seorang juru sita telah resmi disegel oleh penyidik KPK. Tindakan penyegelan ini menjadi bukti konkret atas dugaan praktik lancung yang kini sedang ditangani serius oleh lembaga antirasuah.