Gejolak pasar saham yang melanda Indonesia dalam beberapa pekan terakhir rupanya telah memicu kegeraman Presiden Prabowo Subianto. Kejatuhan bursa efek dan sorotan tajam dari lembaga keuangan global, termasuk Morgan Stanley Capital International (MSCI), dinilai sebagai sinyal darurat bagi pemerintah untuk segera membenahi aspek transparansi dan kredibilitas pasar.
Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa anjloknya pasar saham bukan sekadar isu biasa, melainkan topik hangat yang telah mengundang perhatian serius. Bahkan, Hashim menyebut MSCI sampai melayangkan empat surat kepada pemerintah Indonesia untuk mempertanyakan kondisi yang terjadi.
“Kalian semua tahu kan apa yang terjadi minggu lalu? Morgan Stanley, jatuhnya pasar saham, dan saya tidak tahu apakah kalian mengikutinya, tapi itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri,” ujar Hashim di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2), menjelaskan betapa seriusnya situasi tersebut.
Hashim menegaskan bahwa goncangan pasar ini tidak lepas dari minimnya transparansi. Menurutnya, sebuah pasar yang dianggap tidak transparan akan serta-merta kehilangan kepercayaan dari para investor, sebuah fondasi vital dalam ekosistem investasi.
“Dan ada alasannya. Karena tidak ada transparansi, dan ada ketidaktransparanan, itu dianggap sebagai pasar yang tidak transparan, Pak,” lanjut Hashim, menekankan pentingnya keterbukaan. Ia juga kembali menggarisbawahi frekuensi komunikasi dari MSCI, “Rupanya, Morgan Stanley mengirim empat surat, empat surat kepada pemerintah Indonesia. Mengajukan semua pertanyaan ini. Jadi jangan tersinggung, Pak. Anda masih baru di posisi ini, tapi jangan tersinggung,” jelasnya.
Lebih jauh, Hashim menekankan bahwa masalah utama bukan sekadar fluktuasi harga saham, melainkan fondasi kepercayaan dan kredibilitas pasar itu sendiri. Tanpa dua elemen krusial ini, pasar modal tidak akan mampu bertahan dan berkembang.
“Namun, ini semua tentang kepercayaan dan kredibilitas. Pasar-pasar ini hanya akan berhasil jika ada kepercayaan dan kredibilitas. Jadi, delapan investor yang bertemu dengan saya pada hari Senin lalu, mereka meminta saya dan pemerintah untuk menjaga kredibilitas pasar kita,” ungkapnya, menunjukkan desakan dari pelaku pasar.
Menanggapi situasi ini, Hashim memastikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga reputasi negara di mata dunia. Bagi Presiden Prabowo, kehormatan Republik Indonesia dipertaruhkan dalam isu ini, menjadikannya prioritas utama.
“Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bertekad untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia. Bagi Pak Prabowo, kehormatan Republik Indonesia sangat penting. Jadi, beliau akan mengawasinya dengan sangat ketat,” tegas Hashim, menggambarkan keseriusan Presiden.
Dalam upaya melindungi investor, khususnya investor ritel yang rentan terhadap anomali pasar, pemerintah disebut akan meningkatkan pengawasan secara signifikan. Hashim secara khusus menyoroti fenomena rasio price to earnings (PE) yang dinilai tidak masuk akal pada sejumlah emiten, seperti rasio 167, 900, 1.200, bahkan 4.000, yang mengindikasikan adanya sesuatu yang salah dalam valuasi.
“Ketika Anda memiliki perusahaan dengan rasio PE 167, berani saya katakan 900, berani saya katakan 1.200, dan berani saya katakan 4.000, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah,” tuturnya, memperingatkan potensi bahaya.
Oleh karena itu, Hashim mengingatkan seluruh pelaku pasar untuk senantiasa lebih waspada terhadap anomali yang tidak rasional. Fenomena ini, menurutnya, adalah “tanda bahaya” dan alarm akan adanya risiko yang mengintai.
“Jadi harapan saya, harapan Presiden Prabowo, dan harapan pemerintah adalah agar Anda tetap waspada. Ketika Anda melihat semua anomali yang tidak masuk akal ini, itu adalah tanda bahaya. Dan itu memang terjadi,” pungkas Hashim, menutup pernyataannya dengan seruan untuk kewaspadaan.