JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) telah memaparkan skenario adaptif bagi pemerintah Indonesia yang berambisi memperluas belanja modal demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Skenario ini menjadi krusial dalam upaya Indonesia mencapai target sebagai negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.
Dalam laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, yang dirilis awal Februari 2026, IMF memperkirakan bahwa Indonesia memerlukan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade mendatang. Untuk mencapai ambisi ini, IMF menyoroti peningkatan investasi publik sebagai pilar utama.
Namun, ekspansi belanja modal tersebut harus diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan. Hal ini penting guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui ambang batas 3% terhadap PDB. Laporan IMF secara tegas menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan negara adalah syarat mutlak untuk menciptakan ruang fiskal yang cukup luas demi membiayai proyek infrastruktur dan publik.
“Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama,” demikian papar tim peneliti IMF, yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender, seperti dikutip pada Sabtu (14/2/2026).
: Ruang Fiskal Terbatas, RUU Keuangan Negara Bergulir, Akankah Batas Defisit Diperlebar?
Melalui kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik berpotensi menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap, sekitar 0,3 poin persentase dari PDB. Sebagai instrumen ilustratif, model IMF menyarankan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit.
Kendati demikian, IMF memberikan catatan penting terkait tahapan eksekusi kebijakan perpajakan ini. IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya melalui defisit anggaran. Seiring berjalannya waktu dan roda ekonomi mulai berputar lebih kencang berkat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap. Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.
Dengan kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan proyeksi baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB. Terlebih lagi, IMF menekankan bahwa jika pemerintah mengombinasikannya dengan reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan negara pun akan meningkat, yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.
“Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan,” demikian kesimpulan laporan tersebut.
Strategi Menteri Keuangan Purbaya Tekan Defisit
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan turut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB, namun ia optimis akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.
Ia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%. “Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat,” ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).
: Purbaya Ingin Tingkatkan Peran Swasta, Yakin Ekonomi Melejit, Rasio Utang Turun
Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat, secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.
Lebih lanjut, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio, atau rasio pajak terhadap PDB, yang lebih tinggi. Alasannya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.
“Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya,” jelasnya. Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara. Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan ‘bersih-bersih’ organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.
Menteri Purbaya pun mengaku optimis strategi memacu swasta ini bisa membuahkan hasil, berkaca pada capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya. “Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar,” tutup Purbaya.