Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk memperpanjang hak operasi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua melampaui batas waktu 2041. Keputusan strategis ini, yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, diambil untuk memfasilitasi eksplorasi cadangan mineral baru yang vital bagi keberlanjutan sektor pertambangan nasional.
Melalui perpanjangan izin operasi Freeport ini, Indonesia juga berpeluang besar untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PTFI. Bahlil menjelaskan bahwa kepemilikan saham Indonesia dapat melonjak hingga 63%, berkat tambahan divestasi saham sebesar 12% yang dapat diperoleh pemerintah tanpa biaya akuisisi. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan negara secara signifikan. “Diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini, termasuk di dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas,” tegas Bahlil dalam konferensi pers dari Washington pada Jumat (20/2), seperti dikutip dari Antara.
Kebutuhan akan perpanjangan hak eksplorasi Freeport ini juga didasari oleh proyeksi produksi perusahaan. Menurut Bahlil, produksi PTFI diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Saat ini, Freeport memproduksi sekitar 3,2 juta ton biji konsentrat tembaga serta antara 50 hingga 60 ton emas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi demi memastikan keberlanjutan usaha di Timika, yang merupakan lokasi tambang utama Freeport.
Lebih lanjut, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa kesepakatan perpanjangan ini akan membuka jalan bagi peningkatan investasi Freeport di Indonesia. Diperkirakan Freeport akan mengucurkan investasi sekitar US$20 miliar, atau setara dengan Rp337,6 triliun (dengan kurs Rp16.880/US$), selama 20 tahun ke depan. “Ini juga akan memberikan dampak yang positif, baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya,” tambah Rosan dalam konferensi pers daring pada Jumat (20/2), menyoroti manfaat ekonomi yang meluas.
Implementasi kerja sama penting ini akan dikoordinasikan secara cermat melalui jaringan perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo, menjelaskan bahwa untuk sektor pertambangan Freeport yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona, koordinasi spesifik akan dilakukan melalui Konsulat Jenderal RI di Los Angeles. Perpanjangan kontrak Freeport ini merupakan bagian integral dari perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-AS yang lebih luas, termasuk penandatanganan Agreement of Reciprocal Trade ‘Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance’, menandai babak baru dalam kemitraan bilateral kedua negara.