Babaumma – , JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang, atau yang lebih dikenal dengan istilah debt switch, dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan menjadi strategi kunci untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN). Langkah ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas yang lebih baik di pasar keuangan domestik.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah mencapai kesepakatan strategis. Kedua lembaga tersebut akan mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun yang dijadwalkan pada tahun 2026. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan bank sentral dalam mengelola beban utang negara.
“Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (23/2/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi efektivitas kebijakan tersebut dalam menstabilkan pasar.
Artinya, dengan adanya fasilitasi langsung dari bank sentral, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas secara signifikan. Kondisi ini akan mengurangi tekanan bagi pemerintah untuk menerbitkan utang baru melalui mekanisme lelang rutin, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih lega.
Sebagai konsekuensi logis, hukum penawaran dan permintaan pun akan berlaku secara optimal. Penurunan penawaran di pasar primer ini diyakini akan menjadi penyeimbang yang efektif terhadap tekanan jual di pasar obligasi, sekaligus mencegah lonjakan biaya pinjaman pemerintah yang dapat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Manuver kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tren yield SBN yang belakangan menunjukkan kenaikan. Pada awal tahun, tepatnya 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun tercatat di level 6,04%. Namun, per 20 Februari 2026, angka tersebut telah melonjak menjadi 6,45%, yang berarti kenaikan tajam sebesar 41 basis poin dalam waktu kurang dari dua bulan.
Peningkatan yield yang signifikan ini menjadi perhatian serius. Pasalnya, jika yield terus merangkak naik, beban bunga utang yang harus ditanggung pemerintah di masa mendatang akan semakin besar, sehingga berpotensi membebani APBN secara substansial.
Suminto lebih lanjut menyatakan bahwa transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder ini akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip mekanisme pasar yang berlaku. “Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar,” tegasnya, memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Sebagai informasi, nominal debt switching sebesar Rp173,4 triliun yang akan direalisasikan pada 2026 sebagian besar merupakan utang pemerintah kepada BI. Utang ini adalah hasil dari skema burden sharing pada era pandemi Covid-19, yang memang akan jatuh tempo pada tahun ini.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam laporan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, mencatat adanya SBN seri variable rate dengan total nilai Rp612,56 triliun yang secara khusus dijual kepada BI di pasar perdana. Ini menunjukkan skala dukungan BI dalam menjaga stabilitas fiskal selama krisis.
Utang pemerintah kepada BI tersebut memiliki jadwal jatuh tempo yang bervariasi: sebesar Rp100 triliun pada 2025, kemudian Rp154,5 triliun pada 2026, dilanjutkan Rp154,5 triliun pada 2027, lalu Rp152,06 triliun pada 2028, dan terakhir Rp51,5 triliun pada 2029. Pengaturan kembali jadwal ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan pemerintah dalam mengelola kewajiban utangnya.