Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi hambatan investasi dengan mengumumkan rencana digelarnya kembali sidang Satuan Tugas (Satgas) debottlenecking pada Selasa (24/2) ini. Sidang strategis ini, yang akan menjadi agenda rutin setiap pekan, diharapkan membawa dampak signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia. “Besok ada sidang juga, mungkin lebih menarik besok akan ada sidang yang berdampak ke investasi besar di Indonesia,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (23/2).
Dalam upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, Purbaya menargetkan penyelesaian masalah-masalah yang menghambat investasi di Indonesia dalam kurun waktu setahun ke depan. Komitmen ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa hingga 20 Februari 2026, sebanyak 89 aduan telah diterima. Dari jumlah tersebut, 46 aduan di antaranya telah berhasil disidangkan dan diproses oleh Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), menandakan progres nyata dalam penyelesaian masalah.
Berbagai jenis permasalahan krusial telah berhasil ditangani oleh Satgas debottlenecking. Cakupan penanganan meliputi perizinan usaha apotek, isu pendanaan pada industri tekstil, pengembangan pabrik bioetanol, proyek strategis listrik tenaga sampah, kerumitan perizinan pelayaran, hingga persoalan HS code impor. Keberagaman kasus ini menunjukkan kapasitas Satgas dalam menangani spektrum tantangan investasi yang kompleks.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa melalui Satgas debottlenecking, pemerintah secara proaktif dan intensif berupaya menyelesaikan berbagai hambatan, penyimpangan, serta permasalahan perizinan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan instansi terkait. Tujuannya jelas, yakni untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, transparan, dan memberikan kepastian bagi para investor.
Sejalan dengan komitmen Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sebelumnya juga menegaskan fokus pemerintah pada upaya debottlenecking untuk mengatasi berbagai hambatan yang kerap muncul dalam iklim investasi. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kementerian Keuangan telah berhasil menuntaskan 46 hambatan investasi melalui serangkaian sidang yang diadakan secara rutin dan berkelanjutan.
Juda Agung menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan respons langsung dari masukan berharga yang datang dari dunia usaha. Ia menyebutkan, Kemenkeu secara konsisten menggelar sidang debottlenecking untuk mengurai berbagai kerumitan investasi. “Saat ini sudah ada 81 masukan dari dunia usaha agar penanganan debottlenecking dipercepat. Dari jumlah tersebut, 46 di antaranya telah tuntas diselesaikan,” ungkap Juda di Jakarta, pada Selasa (10/2) pekan lalu, menggarisbawahi upaya percepatan yang konsisten.
Langkah proaktif ini, menurut Juda, merupakan contoh konkret dari komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Ia optimis bahwa pada akhirnya, upaya debottlenecking ini akan secara signifikan mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik di sektor riil, memberikan dampak positif langsung pada perekonomian nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, Juda Agung turut menyoroti peran Bank Indonesia yang secara berkelanjutan menyiapkan berbagai strategi moneter guna merangsang pertumbuhan dunia usaha. Salah satu instrumen kunci yang dipertimbangkan adalah kebijakan penurunan suku bunga acuan, sebuah langkah yang diharapkan dapat memberikan stimulus tambahan bagi aktivitas ekonomi dan investasi di Tanah Air.
Baca juga:
- Jaksa Kejar Selisih Saham AKAB sebagai Celah Korupsi Nadiem, Ini Kata Notaris
- Pemerintah Kucurkan Rp 90 Triliun di Kuartal I 2026 untuk Koperasi Merah Putih
- Nadiem Sebut Tudingan Harga Laptop Chromebook Rp 10 Juta Hoaks