Gelombang konflik bersenjata yang baru-baru ini terjadi di kawasan Timur Tengah telah menyoroti pergeseran dinamika regional, di mana sejumlah negara Arab menunjukkan kecenderungan untuk mendukung Amerika Serikat (AS) dan Israel. Pada saat yang sama, mereka secara tegas mengecam Iran atas serangkaian serangan yang menargetkan fasilitas militer AS di berbagai lokasi strategis di Timur Tengah dan negara-negara Teluk.
Menurut Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Siti Mutiah Setiawati, afiliasi kuat negara-negara Arab di kawasan Teluk dengan AS bukanlah hal baru. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar, dan Bahrain telah lama membina kemitraan strategis dengan Washington, terutama dalam aspek pertahanan dan keamanan regional. Kemitraan ini menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas di tengah gejolak kawasan.
Siti lebih lanjut menjelaskan bahwa kemitraan tersebut sangat berkaitan erat dengan struktur ekonomi negara-negara Arab yang sangat bergantung pada eksplorasi serta distribusi minyak dan gas. Ancaman potensial dari Iran untuk menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi pengiriman energi global, dipandang sebagai ancaman serius yang dapat mengguncang ekspor energi dan stabilitas perekonomian domestik negara-negara Teluk. “Negara-negara Arab Teluk sudah menjadi bloknya Amerika Serikat karena ketergantungan eksplorasi dan distribusi minyak yang tinggi,” ujar Siti melalui pesan singkat pada Rabu (4/3).
Selain faktor ekonomi dan keamanan, dimensi identitas juga turut memperkeruh ketegangan di kawasan. Iran, sebagai negara Persia dengan mayoritas penduduk Syiah, sering kali dipersepsikan berseberangan dengan negara-negara Arab Teluk yang didominasi oleh mayoritas Sunni. Perbedaan ini menciptakan garis demarkasi yang memperkuat polarisasi geopolitik.
Teheran juga secara konsisten dipandang sebagai rival geopolitik utama di kawasan. Sejak Revolusi Islam pada tahun 1979, Iran telah secara aktif memperluas pengaruhnya melalui jaringan politik dan milisi di beberapa negara Timur Tengah. Ekspansi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan penguasa Arab Teluk, yang melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap keseimbangan kekuatan regional serta stabilitas internal masing-masing negara.
Laporan Sky News pada 14 Juni 2025 lalu mengindikasikan bahwa Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memanfaatkan jaringan proksi untuk memperluas jangkauan pengaruh Iran, sebuah strategi yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan geopolitik tanpa perlu mengerahkan perang konvensional skala penuh. Jaringan ini mencakup berbagai kelompok bersenjata yang mendapatkan dukungan atau berafiliasi dengan Teheran, seperti kelompok Hamas di Palestina, gerakan Hizbullah di Lebanon, pemberontak Houthi di Yaman, serta milisi pro-Teheran di Irak dan Suriah. Patut dicatat, Hizbullah Lebanon sendiri didirikan oleh IRGC pada tahun 1982 dengan misi utama melawan pasukan Israel yang menginvasi Lebanon pada masa itu.
Ketegangan di kawasan semakin memanas setelah operasi militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran memicu gelombang serangan balasan dari Teheran ke beberapa negara di Timur Tengah. Eskalasi serangan balasan Iran menjadi jauh lebih agresif setelah insiden tewasnya Pemimpin Tertinggi (Ayatullah) Ali Hosseini Khamenei dalam operasi pasukan gabungan AS dan Israel pada Sabtu (28/2) lalu.
Militer Iran kini secara terbuka menargetkan sejumlah fasilitas militer AS yang berlokasi di Timur Tengah dan negara-negara Teluk. Selain itu, Iran juga melancarkan serangan udara signifikan ke Kantor Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, pada Selasa (3/3) dini hari waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kebakaran di area kompleks diplomatik, memicu kecaman keras dari negara-negara Teluk Arab. Langkah Teheran tersebut mendorong Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania untuk bersama-sama mengutuk tindakan agresif Iran.