Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, angkat bicara mengenai kritik yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait serangkaian kunjungan kenegaraan ke Prancis sepanjang periode Mei 2026. Menurut Qodari, setiap lawatan luar negeri Presiden harus dipandang dari kacamata manfaat strategis dan nilai tambah yang dihasilkan bagi kepentingan nasional, bukan sekadar frekuensi perjalanannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari di Jakarta pada Minggu (31/5) sebagai respons atas anggapan publik yang menilai kunjungan berulang ke Prancis sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang mengenai asas kemanfaatan dari setiap agenda diplomatik tersebut.
“Tentu, asas kemanfaatan yang dibawa menjadi pertimbangan utama. Kami meyakini bahwa hasil yang diperoleh dari kunjungan ke Prancis memiliki nilai yang sangat besar dan signifikan bagi Indonesia,” tegas Qodari.
Sebelumnya, kritik mengenai efektivitas perjalanan dinas ini sempat mencuat di ruang publik, salah satunya dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Melalui unggahan di media sosial, Dino menyarankan agar Presiden lebih selektif dalam merencanakan kunjungan kenegaraan agar lebih efisien.
Rekam Jejak Kunjungan ke Prancis
Sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo tercatat telah melakukan empat kali kunjungan ke Prancis dengan berbagai agenda strategis:
- 14 Juli 2025: Menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Hari Nasional Prancis di Paris.
- 23 Januari 2026: Pertemuan dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara.
- 14 April 2026: Pertemuan empat mata untuk membahas kerja sama strategis di sektor energi, pendidikan, komunikasi digital, dan investasi jangka panjang.
- 28-31 Mei 2026: Agenda terbaru yang membuahkan hasil konkret bagi perekonomian nasional.
Hasil Konkret Lawatan Akhir Mei
Kunjungan keempat yang berlangsung pada akhir Mei 2026 berhasil mencatatkan kesepakatan komersial senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 61,25 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa nilai investasi tersebut disepakati dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council pada 28 Mei 2026.
Prosesi peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron, yang menandai komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi di masa depan.
Baca juga:
- Danantara Ungkap 3 Langkah Setelah Resmi Kendalikan Ekspor SDA Mulai 1 Juni
- Aturan DHE SDA Berlaku 1 Juni, Purbaya: Penempatan Wajib Lewat Bank Himbara
- Ekspor Satu Pintu 3 Komoditas Strategis Berlaku 1 Juni, Bagaimana Tahapannya?
Ringkasan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis harus dinilai berdasarkan manfaat strategis bagi kepentingan nasional, bukan sekadar frekuensi perjalanannya. Penjelasan ini disampaikan untuk merespons kritik publik terkait efektivitas anggaran negara, dengan memastikan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang atas setiap agenda diplomatik tersebut.
Kunjungan terakhir Presiden Prabowo ke Prancis pada akhir Mei 2026 telah membuahkan hasil konkret berupa kesepakatan komersial senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 61,25 triliun. Investasi tersebut disepakati melalui pembentukan France-Indonesia High Level Business Council yang bertujuan memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara di berbagai sektor strategis, seperti energi, pendidikan, dan investasi jangka panjang.