Pemerintah menunjukkan optimisme tinggi terhadap lonjakan konsumsi masyarakat menjelang momen Ramadan dan Lebaran 2026, yang diproyeksikan menjadi mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa serangkaian program stimulus, terutama Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026, dirancang khusus untuk menggenjot aktivitas ekonomi domestik.
Dalam acara peluncuran BINA Lebaran 2026 pada 5 Maret, Airlangga menyatakan, “Kami berharap momentum ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Kuartal pertama ini harus kita genjot, dan harapannya lebih tinggi dari tahun lalu.” Target ambisius ini mencerminkan keyakinan pemerintah akan potensi besar daya beli masyarakat.
Program BINA Lebaran 2026 sendiri akan berlangsung selama 25 hari penuh, dari 6 hingga 30 Maret 2026. Ini adalah inisiatif kolaboratif antara pemerintah dan para pelaku sektor ritel yang bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan transaksi masyarakat sepanjang periode sibuk Ramadan dan Lebaran. Program serupa diketahui rutin diselenggarakan setiap momentum hari besar keagamaan, menunjukkan efektivitasnya dalam merangsang ekonomi.
Menko Airlangga Hartarto lebih lanjut menjelaskan bahwa indikasi peningkatan konsumsi masyarakat sudah mulai tampak sejak awal tahun. Pemantauan pemerintah menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen tetap berada pada level yang kuat, bahkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatat angka tinggi di 127. “Kalau kita lihat Januari dan Februari ini, konsumen kita lumayan bergeliat,” ungkapnya, menekankan geliat positif tersebut.
Selain menggalakkan program belanja, pemerintah juga masif menggelontorkan berbagai stimulus ekonomi pada triwulan pertama 2026. Salah satu instrumen utama adalah bantuan sosial (bansos), termasuk penyaluran beras dan minyak goreng, yang ditujukan langsung kepada masyarakat.
Secara rinci, pemerintah menyalurkan bantuan beras 10 kilogram per bulan dan minyak goreng 2 liter selama dua bulan berturut-turut kepada sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat. Untuk inisiatif penting ini, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11,92 triliun, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli.
Di sektor transportasi, pemerintah juga berupaya keras menurunkan tarif, khususnya untuk tiket pesawat kelas ekonomi, yang diperkirakan rata-rata mencapai sekitar 30 persen. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat secara signifikan selama periode padat mudik dan libur Lebaran, sekaligus menggerakkan ekonomi di berbagai daerah.
Tidak hanya itu, kebijakan work from anywhere (bekerja dari mana saja) juga aktif didorong, memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk bepergian. Harapannya, kebijakan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pergerakan ekonomi yang merata di berbagai daerah.
Menko Airlangga juga menekankan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) akan menjadi injeksi daya beli yang sangat besar di tengah masyarakat. Total THR bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri diperkirakan mencapai Rp55 triliun, sementara sektor swasta diproyeksikan mengeluarkan sekitar Rp124 triliun.
Bahkan, pengemudi ojek online pun akan mendapatkan dana hari raya dari perusahaan aplikator, dengan total mencapai sekitar Rp220 miliar. “Sebetulnya dana yang dibelanjakan besar,” kata Airlangga, menggarisbawahi skala perputaran uang yang akan terjadi.
Melalui implementasi Program BINA Lebaran 2026, pemerintah menetapkan target ambisius, yaitu total transaksi mencapai Rp53,38 triliun, meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Program ini akan diramaikan oleh partisipasi sekitar 800 jenama, 80 gerai ritel, serta lebih dari 400 anggota pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, menunjukkan cakupan yang luas.
Airlangga Hartarto berharap, dengan beragam promosi dan diskon menarik yang ditawarkan, minat belanja masyarakat akan semakin terpacu. “Diskonnya dijanjikan bisa sampai 70 sampai 80%,” pungkasnya, menandakan daya tarik yang signifikan untuk mendorong konsumsi dan pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi.