Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, secara tegas mendesak pemerintah agar Indonesia mengambil sikap yang jelas terkait serangan yang menimpa Iran. Beliau berharap Indonesia tidak hanya berdiam diri, melainkan menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap negara yang menjadi korban agresi.
Kalla menegaskan bahwa sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap transparan dan vokal dalam menyikapi ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. “Indonesia harus punya sikap. Logikanya, kita harus berpihak kepada negara yang diserang,” tegas Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Sabtu (7/3).
Lebih lanjut, Kalla secara eksplisit menyatakan harapannya agar Indonesia tidak mengambil posisi netral dalam konflik tersebut. Sebaliknya, ia mendorong agar solusi atas ketegangan ini dibahas secara serius dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah forum yang dibentuk oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. “Kalau tidak bisa diselesaikan melalui forum perdamaian, buat apa kita menjadi bagian dari itu,” tambahnya, mengisyaratkan perlunya efektivitas forum tersebut agar keanggotaan Indonesia memiliki makna.
Pernyataan penting ini disampaikan oleh Kalla saat acara buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Jumat (6/3), di mana ia juga mengulas konteks ketegangan geopolitik global yang sedang berlangsung. Diskusi mendalam mengenai situasi dunia menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut, menyoroti peran strategis Indonesia.
Sebelumnya, Kalla turut hadir dalam pertemuan penting di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/3), atas undangan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan yang juga dihadiri sejumlah mantan presiden dan wakil presiden itu, salah satu agenda utama yang dibahas adalah status keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace, sebuah topik yang relevan dengan pandangan Kalla.
Menanggapi diskusi di Istana, Hassan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka opsi bagi Indonesia untuk keluar dari keanggotaan Board of Peace. Opsi ini akan dipertimbangkan jika misi dan tujuan organisasi tersebut tidak lagi dapat dijalankan secara efektif, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap partisipasi yang berarti dalam forum internasional.