Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah secara konsisten memperkuat upaya literasi dan inklusi keuangan. Langkah ini krusial sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Komitmen ini diwujudkan melalui peluncuran dua inisiatif strategis: Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) serta Gerakan Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (Aku Bisa Sejahtera). Program-program ini melibatkan sinergi berbagai kementerian, lembaga, perbankan, hingga para pelaku industri keuangan nasional.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan harus berjalan seiring dengan pemahaman mendalam masyarakat terhadap produk dan layanan tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi keuangan secara optimal, sekaligus terlindungi dari beragam risiko yang mungkin timbul. “Literasi menjadi sangat penting bagi masyarakat,” ujar Perry dalam acara peluncuran program pada Jumat (6/3).
Perry mengamati bahwa tingkat inklusi keuangan nasional telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan akses ini masih perlu diimbangi dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 92,74 persen. Angka ini mendekati target pemerintah yang ambisius untuk mencapai 98 persen pada tahun 2045, menandakan kemajuan yang patut diapresiasi.
Meskipun demikian, ada celah yang perlu segera diatasi: tingkat literasi keuangan masyarakat masih tertinggal. “Tingkat literasi masyarakat kita baru mencapai 66,46 persen,” ungkap Perry. Ia melanjutkan dengan menjelaskan mengapa literasi keuangan begitu esensial. Bukan hanya sekadar memiliki akses ke rekening bank atau sistem pembayaran digital, masyarakat juga harus memahami sepenuhnya manfaat, potensi risiko, serta mekanisme perlindungan terhadap kejahatan finansial yang kian kompleks.
Digitalisasi Pembayaran Dorong Inklusi Keuangan
Dalam upaya mempercepat inklusi dan literasi keuangan, BI tak henti mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Salah satu inovasi yang menunjukkan perkembangan pesat adalah penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital. Perry Warjiyo menyoroti masifnya adopsi QRIS. “Sekarang QRIS tahun ini sudah hampir masif digunakan, penggunanya hampir 60 juta. Kurang lebih tahun ini kita 50 juta penggunanya adalah UMKM,” jelasnya, menunjukkan penetrasi yang kuat khususnya di kalangan UMKM.
Seiring dengan akselerasi digitalisasi ini, BI memandang perlu untuk memperkuat literasi keuangan digital. Hal ini krusial agar masyarakat tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi pembayaran dengan mudah, tetapi juga secara aman dan bijak. Untuk mendukung visi ini, BI telah meluncurkan buku strategi dan modul edukasi khusus mengenai literasi keuangan digital yang dapat diakses luas oleh masyarakat.
Kesejahteraan melalui Inklusi Keuangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut menegaskan bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan merupakan elemen vital dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menunjuk pada kinerja perekonomian nasional pada tahun 2025 yang mampu tumbuh solid di level 5,11 persen, sebuah fondasi kokoh untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa mendatang. “Pertumbuhan ini menjadi fondasi agar kita bisa mampu tumbuh lebih dari 5 persen,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, peningkatan inklusi keuangan menjadi sangat relevan di tengah pesatnya transformasi digital sektor keuangan. Ia memuji inisiatif AKSI KLIK dan Gerakan Aku Bisa Sejahtera sebagai langkah strategis untuk memperkuat kebijakan inklusi keuangan dan kesejahteraan, terutama dalam konteks akselerasi digital. Meskipun kemajuan inklusi keuangan Indonesia dalam satu dekade terakhir cukup signifikan, Airlangga mengakui adanya “gap literasi yang masih ada.”
Literasi Digital Cegah Penipuan Keuangan
Airlangga menambahkan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi semakin mendesak di tengah maraknya fenomena penipuan dan risiko kejahatan digital di sektor keuangan. Masyarakat membutuhkan pemahaman yang memadai agar dapat mengelola keuangan secara lebih cerdas, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko investasi dan transaksi digital. “Literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan,” papar Airlangga.
Ia menegaskan, tujuan akhir dari peningkatan inklusi keuangan bukan hanya sekadar memperluas akses terhadap layanan finansial. Lebih dari itu, tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan finansial yang berkelanjutan bagi masyarakat. “Akses ini harus berdampak nyata terutama untuk menjaga ketahanan dan guncangan rencana masa depan serta meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat untuk mengelola keuangannya masing-masing,” pungkas Airlangga, menggarisbawahi pentingnya dampak riil bagi kehidupan masyarakat.
Dewan Kesejahteraan Keuangan
Menjelajahi dimensi kebijakan yang lebih luas, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Ali Moertopo, mengungkapkan inisiatif pemerintah dalam menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Langkah ini menandai transformasi kebijakan inklusi keuangan yang kini tidak lagi hanya berfokus pada akses, melainkan juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. “Bapak Presiden telah memerintahkan untuk pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan untuk melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan saat ini sedang disiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-undang P2SK,” ungkap Ali.
Ali menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan keuangan mencakup beberapa indikator fundamental. Ini meliputi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan finansial terhadap risiko tak terduga, perencanaan keuangan jangka panjang yang matang, hingga kepercayaan diri dalam mengelola aset dan liabilitas. Namun, ia mengakui bahwa berbagai survei masih menunjukkan banyak masyarakat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong beragam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pendampingan bagi keluarga prasejahtera dan pengembangan model bisnis berbasis komunitas di berbagai daerah.
Melalui serangkaian inisiatif terintegrasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki harapan besar agar literasi dan inklusi keuangan dapat semakin mengakar kuat. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata di seluruh penjuru Indonesia.