Gejolak geopolitik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan energi. Kondisi perang di kawasan tersebut secara signifikan menghambat distribusi pasokan minyak ke pasar internasional, menyebabkan lonjakan harga minyak yang signifikan. Merespons krisis ini, para Menteri Keuangan dari kelompok G7 dijadwalkan akan membahas potensi pelepasan cadangan minyak strategis pada Senin (9/3).
Pertemuan penting ini, menurut sumber Bloomberg, diinisiasi oleh Prancis yang saat ini memegang presidensi G-7. Diskusi tersebut dikabarkan akan berlangsung pada pukul 13.30 waktu Eropa Tengah (Central European Time), menegaskan urgensi situasi yang sedang dihadapi.
Dukungan kuat atas gagasan pelepasan cadangan minyak secara bersama-sama datang dari Amerika Serikat. Dikutip dari Bloomberg pada Senin (9/3), setiap langkah yang diambil akan dikoordinasikan secara erat dengan Badan Energi Internasional (EIA) untuk memastikan efektivitas dan dampak global yang terukur.
Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final yang diambil oleh kelompok negara-negara maju tersebut mengenai tindakan konkret yang akan dilakukan.
Baca juga:
- Harga Minyak Tembus US$ 110, Industri Petrokimia Ubah Strategi Produksi
- Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi Sejak 2022, Bisa Capai US$150 per Barel
- Filipina Terapkan WFH untuk Hemat BBM saat Krisis Minyak, Bagaimana dengan RI?
Pelepasan cadangan minyak strategis adalah tindakan yang sangat jarang dan hanya dilakukan dalam situasi krisis global yang mendesak. Berdasarkan catatan Bloomberg, langkah ini baru dilakukan sebanyak lima kali sepanjang sejarah. Dua di antaranya terjadi selama perang Rusia Ukraina pada tahun 2022, sementara sebelumnya diambil untuk mengatasi gangguan pasokan minyak akibat Badai Katrina, ketegangan di Libya, dan perang Teluk pertama.
Beberapa pejabat Amerika Serikat meyakini bahwa pelepasan cadangan gabungan sebesar 300-400 juta barel, atau sekitar 25% dari total cadangan global, berpotensi besar untuk meredam lonjakan harga minyak saat ini. Konsumen di seluruh dunia telah merasakan dampak langsung dari gejolak di Timur Tengah, mulai dari antrean panjang di stasiun bensin hingga kenaikan tajam harga bahan bakar jet yang mendorong melambungnya biaya tiket pesawat.
Dampak juga merambat ke sektor industri, di mana banyak kilang minyak di Asia yang sangat bergantung pada minyak Timur Tengah terpaksa mengurangi tingkat operasional mereka. Kesulitan mencari alternatif pasokan dari Teluk Persia semakin memperparah kondisi, memaksa penyesuaian strategi produksi.
Pada Senin (9/3), harga minyak mentah Brent melonjak drastis hingga hampir US$120 per barel. Angka ini menandai kenaikan tajam dibandingkan periode sebelum perang, ketika harga stabil di kisaran US$72 per barel.
Kenaikan harga yang signifikan ini utamanya dipicu oleh penutupan akses Selat Hormuz oleh Iran. Selat ini merupakan jalur vital yang menghubungkan negara-negara produsen minyak di Teluk Persia dengan pasar global, sehingga setiap gangguan di sana memiliki dampak berantai yang besar.
Akibat situasi ini, beberapa perusahaan pengeboran besar, termasuk di Uni Emirat Arab dan Irak, terpaksa mengurangi produksi karena keterbatasan ruang penyimpanan. Sementara itu, Arab Saudi berupaya keras mengalihkan rute pengiriman muatan minyak mereka ke Laut Merah untuk menghindari hambatan.
Meskipun demikian, kabar mengenai kemungkinan langkah-langkah mitigasi dan upaya stabilisasi pasokan global turut membantu meredam sebagian dari kenaikan harga tersebut, memberikan sedikit harapan di tengah ketidakpastian.
Di sisi lain, sumber Bloomberg lainnya mengungkapkan adanya kekhawatiran di beberapa negara Eropa bahwa Amerika Serikat (AS) mungkin akan mendesak pelonggaran sanksi terhadap minyak Rusia pasca perang Ukraina.
Langkah AS yang sebelumnya memberikan kelonggaran bagi India untuk mengimpor minyak Rusia yang sudah berada di laut telah memicu sinyal bahwa banyak sanksi lainnya juga dapat dicabut. Hal ini menambah kompleksitas dalam dinamika energi dan geopolitik global.
Para sumber menekankan bahwa Amerika Serikat belum secara jelas menyampaikan niatnya kepada sekutu-sekutu Eropa dalam beberapa hari terakhir, meninggalkan ketidakpastian dan potensi divergensi kebijakan di masa mendatang.