Situasi politik di Iran kembali menyita perhatian global menyusul kabar duka wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sosok yang telah memimpin negara tersebut selama lebih dari tiga dekade ini dilaporkan meninggal dunia akibat serangan udara gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026.
Pasca-peristiwa yang mengguncang tersebut, Iran segera mengambil langkah sigap untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga. Pemerintah dengan cepat menunjuk Ayatollah Ali Reza sebagai pemimpin sementara atau transisi, guna mengisi kekosongan kepemimpinan sebelum akhirnya digantikan oleh Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin definitif.
Profil Ayatollah Ali Reza, Pengganti Ali Khamenei
Penunjukan Ayatollah Ali Reza sebagai pemimpin transisi sontak menjadi sorotan dunia internasional. Hal ini tak lepas dari posisi Pemimpin Tertinggi Iran yang memegang kekuasaan sangat besar, mencakup kendali atas kebijakan politik, militer, keamanan nasional, hingga arah ideologi negara.
Namun, ketegangan politik Iran semakin memuncak ketika Ayatollah Ali Reza dikabarkan meninggal dunia hanya sehari setelah penunjukannya. Peristiwa tragis ini kian memperbesar ketidakpastian di tengah konflik geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah.
Baca juga:
- Pemerintah Kaji Opsi Tambah Subsidi Imbas Harga Minyak Naik Akibat Perang Iran
- AS hingga Cina Minta Iran Buka Jalur Pelayaran di Selat Hormuz
- Mojtaba Khamenei Jadi Pemimpin Tertinggi Iran yang Baru, Siapa Dia?
Mekanisme Penunjukan Pemimpin Tertinggi Iran
Sistem politik Iran memiliki mekanisme unik dalam menentukan Pemimpin Tertinggi. Berdasarkan konstitusi negara tersebut, seorang Pemimpin Tertinggi dipilih oleh Majelis Pakar, sebuah badan yang terdiri dari sekitar 90 ulama senior terkemuka.
Anggota Majelis Pakar sendiri dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap delapan tahun sekali, dan lembaga ini memiliki kewenangan penuh untuk menentukan serta mengawasi kepemimpinan tertinggi Republik Islam Iran.
Dalam situasi darurat, seperti wafatnya Pemimpin Tertinggi, konstitusi memungkinkan pembentukan Dewan Kepemimpinan Sementara. Dalam konteks ini, Ayatollah Ali Reza ditunjuk sebagai salah satu anggota ahli hukum dalam dewan tersebut.
Dewan Kepemimpinan Sementara ini terdiri dari beberapa tokoh penting negara, antara lain:
- Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
- Ketua Mahkamah Agung Gholamhossein Mohseni Ejei.
- Ayatollah Ali Reza sebagai ahli hukum senior.
Dewan ini mengemban tugas krusial untuk menjalankan fungsi-fungsi Pemimpin Tertinggi hingga Majelis Pakar berhasil menetapkan pemimpin baru secara permanen.
Latar Belakang Ayatollah Ali Reza
Ayatollah Ali Reza lahir pada tahun 1959 di Meybod, sebuah kota di Provinsi Yazd, Iran. Ia berasal dari keluarga ulama yang memiliki pengaruh besar dan terhormat dalam lingkungan keagamaan di Iran.
Ayahnya, Ayatollah Mohammad Ibrahim Arafi, dikenal sebagai seorang ulama yang menjalin hubungan erat dengan pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Latar belakang keluarga yang kental dengan tradisi keilmuan Islam ini membentuk Ayatollah Ali Reza untuk tumbuh dalam lingkungan yang sangat agamis.
Sejak usia muda, ia kemudian memutuskan untuk pindah ke kota Qom guna menempuh pendidikan keagamaan yang lebih mendalam. Qom sendiri merupakan pusat pendidikan teologi Syiah terkemuka yang telah melahirkan banyak ulama berpengaruh di Iran. Lingkungan pendidikan dan keluarga yang kuat ini menjadikan Ayatollah Ali Reza sebagai tokoh ulama dengan pengaruh signifikan di kalangan institusi keagamaan Iran.
Pendidikan dan Status Mujtahid
Dalam tradisi ulama Syiah, posisi keilmuan seseorang diukur melalui jenjang pendidikan dan pengakuan dari ulama-ulama senior lainnya. Ayatollah Ali Reza diketahui telah mencapai tingkat Mujtahid, sebuah pencapaian puncak dalam hierarki keilmuan Islam Syiah.
Status Mujtahid memberikan otoritas dan hak kepada seorang ulama untuk menafsirkan hukum Islam secara independen serta mengeluarkan fatwa atau pandangan hukum. Ini adalah pengakuan akan kedalaman ilmu dan pemahaman agama seseorang.
Selama menjalani pendidikan di Qom, Ayatollah Ali Reza mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman yang meliputi:
- Fikih Islam.
- Filsafat Islam.
- Hukum Islam.
- Tafsir Al-Qur’an.
- Teologi Syiah.
Pencapaian luar biasa ini menempatkan Ayatollah Ali Reza sebagai salah satu otoritas keagamaan yang memiliki legitimasi kuat dalam sistem Republik Islam Iran.
Karier Ayatollah Ali Reza
Berbeda dengan sebagian tokoh politik Iran yang dikenal melalui aktivitas politik elektoral, Ayatollah Ali Reza lebih banyak membangun pengaruhnya melalui jalur kelembagaan keagamaan dan pendidikan. Kariernya menanjak pesat setelah Ali Khamenei menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi pada tahun 1989.
Selama periode tersebut, Ayatollah Ali Reza dipercaya untuk mengisi sejumlah posisi strategis dalam institusi keagamaan dan pendidikan. Beberapa jabatan penting yang pernah diembannya antara lain:
- Imam salat Jumat di Meybod dan Qom.
- Presiden Universitas Internasional Al-Mustafa pada periode 2009–2018.
- Anggota Dewan Penjaga sejak tahun 2019.
- Ulama senior dalam struktur keagamaan Iran.
- Tokoh pendidikan Islam internasional.
- Wakil Ketua Kedua Majelis Pakar pada pemilu 2024.
Universitas Al-Mustafa di Qom dikenal sebagai institusi pendidikan bergengsi yang menerima mahasiswa dari berbagai negara, berperan penting dalam penyebaran pemikiran keagamaan Iran di tingkat global. Dalam salah satu pernyataannya, Ayatollah Ali Reza pernah menekankan bahwa jaringan lembaga tersebut memiliki misi global untuk memperluas pengaruh ajaran Syiah.
Meskipun sempat menghadapi kegagalan dalam pemilihan Majelis Pakar tahun 2016 di Teheran, Ayatollah Ali Reza kemudian berhasil masuk melalui pemilihan sela pada tahun 2021. Puncaknya, pada pemilihan Majelis Pakar tahun 2024, ia bahkan menjadi peraih suara terbanyak di Teheran, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengaruh politiknya.
Sikap Politik terhadap Amerika Serikat
Dalam sejumlah pernyataan publik, Ayatollah Ali Reza dikenal memiliki sikap yang sangat keras terhadap Amerika Serikat. Ia pernah secara terbuka menyebut Amerika sebagai “pusat pelanggaran hak asasi manusia” dalam salah satu pidatonya yang vokal. Pernyataan tersebut secara jelas mencerminkan posisi politiknya yang sejalan dengan garis kebijakan keras Republik Islam Iran terhadap negara-negara Barat.
Dalam pidato lainnya, Ayatollah Ali Reza juga dengan tegas menegaskan bahwa tekanan internasional tidak akan mampu membuat Iran menghentikan pengembangan kemampuan militernya. Sikap politik yang tanpa kompromi ini membuatnya dikenal sebagai tokoh yang memiliki pandangan tegas dalam isu-isu geopolitik yang kompleks.