Momen Lebaran, BI perkirakan ekonomi Sumbar tumbuh 4% pada kuartal I/2026

PADANG – Proyeksi optimis datang dari Bank Indonesia (BI) terkait performa ekonomi Provinsi Sumatra Barat. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi wilayah ini dapat mencapai 4% pada kuartal I 2026, didorong kuat oleh serangkaian momen penting, khususnya perayaan Lebaran yang jatuh pada penghujung Maret tahun tersebut.

Advertisements

Mohamad Abdul Majid Ikram, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, menjelaskan bahwa periode Januari hingga Maret 2026 diwarnai oleh berbagai katalis ekonomi. Momen seperti perayaan Imlek, bulan suci Ramadan, hingga libur panjang Lebaran yang semakin dekat, secara kolektif berpotensi mendorong akselerasi perekonomian daerah. Menurut Majid pada Kamis (12/3/2026), fenomena ini akan memicu peningkatan signifikan dalam perputaran uang. Sektor perdagangan diprediksi mengalami lonjakan aktivitas, terutama selama Ramadan dan berlanjut positif hingga momen Lebaran. Selain itu, sektor jasa, mencakup transportasi, perhotelan, dan pariwisata, juga diperkirakan akan menikmati dampak positif yang serupa.

Dampak kehadiran jutaan perantau Minang yang kembali ke kampung halaman saat mudik Lebaran tidak bisa dipandang sebelah mata. Majid mengilustrasikan, jika setiap perantau membelanjakan minimal Rp500.000, maka diproyeksikan akan ada perputaran uang fantastis mencapai Rp2,5 triliun di Sumatra Barat selama periode Lebaran. Perputaran dana ini menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi lokal, di mana masyarakat siap menyambut dan memfasilitasi kebutuhan para pemudik.

Optimisme mudik Lebaran semakin diperkuat oleh upaya masif pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur jalan pascabencana. Penanganan yang dikebut ini bukan hanya sekadar perbaikan fisik, melainkan juga sinyal kuat bagi para perantau untuk tidak ragu kembali ke kampung halaman. Sebagai contoh nyata, Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) telah memastikan jalur vital Lembah Anai Sumbar akan dibuka dua lajur selama 24 jam penuh pada H-10 Lebaran, menjamin kelancaran arus lalu lintas pemudik.

Advertisements

Komitmen pemerintah dalam pemulihan bencana juga tercermin dari alokasi anggaran yang signifikan, yang disebut-sebut bisa mencapai lebih dari Rp21 triliun. Bahkan, Purbaya telah menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp4,39 triliun untuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, menunjukkan keseriusan dalam percepatan. Majid menegaskan, “Percepatan pemulihan dampak bencana ini penting dilakukan, karena jika infrastruktur jalan masih rusak dan tidak bisa dilalui, para perantau pasti enggan untuk mudik.” Ia menambahkan bahwa pengerjaan yang cepat, seperti yang telah dilakukan di jalur Lembah Anai, memastikan jalur tersebut kini dapat kembali dilalui, yang secara langsung berkontribusi pada pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat. Pemulihan ini tidak hanya mengembalikan fungsi jalan dan jembatan, tetapi juga bertindak sebagai stimulan ekonomi yang kuat.

Majid juga menyematkan harapan besar pada momen kepulangan para perantau ini agar dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan investasi di daerah. Dengan masuknya investasi, siklus ekonomi lokal akan semakin berputar kencang, menopang laju pertumbuhan yang berkelanjutan. “Maka dari itu, kami memperkirakan hingga akhir Maret 2026, ekonomi Sumbar berpotensi mencapai angka 4%,” pungkasnya, menggarisbawahi potensi besar dari kombinasi faktor internal ini.

Di tengah optimisme tersebut, Majid tidak mengabaikan potensi risiko eksternal. Ia menyatakan keprihatinan terhadap eskalasi geopolitik antara Iran dan Israel, berharap konflik tersebut tidak berlarut-larut agar dampak negatifnya tidak meluas hingga ke Indonesia, khususnya Sumatra Barat. Sejauh ini, menurut Majid, konflik tersebut belum menunjukkan dampak berarti bagi Sumbar. Mengenai ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pertamina telah memberikan jaminan bahwa pasokan akan tetap aman, bahkan selama periode mudik Lebaran 2026. Namun, ia mengingatkan, jika konflik ini berkepanjangan, perlu segera ada langkah antisipasi bersama dari berbagai pihak untuk memitigasi dampak buruk yang mungkin timbul di kemudian hari bagi perekonomian daerah.

Advertisements