Pemerintah tengah mempercepat program elektrifikasi kendaraan bermotor serta konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik rendah emisi guna menekan potensi dampak krisis energi global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, dia telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil rapat Satuan Tugas (Satgas) Energi Baru Terbarukan yang beranggotakan delapan kementerian serta PT PLN.
Bahlil menjelaskan, pemerintah kini berkomitmen mempercepat pengembangan energi baru terbarukan sekaligus konversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik. Program pengalihan lainnya yakni mengonversi PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang diengkapi dengan baterai.
“Pertama yang akan diselesaikan adalah pembangkit diesel akan kita selesaikan dengan PLTS dan juga geothermal,” kata Bahlil setelah pertemuan dengan Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (12/3).
Bahlil enggan menjelaskan lebih lanjut terkait lokasi prioritas pengalihan PLTD menjadi PLTS. Ia hanya mengatakan proyek itu akan dilakukan di berbagai wilayah yang pembangkit listriknya masih menggunakan bahan bakar solar.
Menurut Bahlil, langkah tersebut juga didorong oleh ketidakpastian kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi pasokan energi dalam jangka panjang. “Karena itu pemerintah mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa dikonversi dari fosil untuk kita bisa lakukan,” ujarnya.
Ketua umum Partai Golkar itu menjelaskan, mekanisme penghentian operasional PLTD akan dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu membangun pembangkit pengganti sebelum mematikan pembangkit diesel eksisting.
Bahlil juga menyebut proses itu akan berjalan secara paralel antara pembangunan PLTS dengan pengoperasian PLTD yang masih berjalan. Operasi PLTS baru akan dihentikan setelah PLTS mulai beroperasi secara komersial atau mencapai tahap commercial operation date (COD).
Lebih jauh, Bahlil juga mengatakan pihak Kementerian ESDM berencana mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Pemerintah juga masih mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan BBM di dalam negeri.
“Tapi belum ada keputusan yang pasti, karena semua alternatif dalam kondisi yang tidak stabil begini,” kata Bahlil.