Jakarta – BPJS Kesehatan semakin mempererat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya besar untuk mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bahkan hingga ke pelosok negeri. Kolaborasi strategis ini menjadi kunci dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan hak atas layanan kesehatan yang memadai.
Dalam gelaran Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun Anggaran 2026, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengumumkan data terkini per 1 Maret 2026, bahwa jumlah peserta JKN telah mencapai 284,69 juta jiwa. Angka yang signifikan ini mencakup 1,48 juta jiwa prajurit TNI beserta anggota keluarganya, yang telah merasakan manfaat program JKN.
“Cakupan kepesertaan yang luas tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta kolaborasi intensif dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, TNI memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyedia layanan kesehatan,” tegas Pujo, menekankan pentingnya peran aktif TNI.
Pujo melanjutkan, saat ini BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 23.517 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.182 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, sebanyak 577 klinik pratama TNI berfungsi sebagai FKTP, sementara 120 rumah sakit dan klinik utama TNI turut serta sebagai bagian dari FKRTL mitra BPJS Kesehatan. Kehadiran fasilitas kesehatan milik TNI ini esensial untuk memperluas jangkauan akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan.
Sebagai purnawirawan TNI bintang dua, Pujo memahami betul bahwa sinergi antara BPJS Kesehatan dan TNI merupakan kekuatan utama dalam menjamin layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh peserta JKN, termasuk di daerah-daerah terpencil. “Dari sisi pembiayaan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp190,3 triliun. Kondisi ini menunjukkan betapa krusialnya penguatan layanan kesehatan primer agar pelayanan dapat lebih optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan Program JKN,” tambah Pujo.
Memperluas Jangkauan Layanan di Daerah 3T
Selain berfokus pada penguatan layanan kesehatan primer, Pujo juga mengungkapkan komitmen BPJS Kesehatan untuk terus mendorong perluasan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Melalui kebijakan kompensasi pada Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), BPJS Kesehatan berupaya menghadirkan perlindungan JKN di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pendekatan yang dilakukan mencakup pengiriman tenaga kesehatan, kerja sama dengan fasilitas kesehatan tertentu, hingga pemanfaatan rumah sakit apung guna menjangkau wilayah terpencil dan perbatasan yang menantang.
“BPJS Kesehatan konsisten menghadirkan berbagai inovasi layanan untuk meningkatkan kemudahan akses bagi peserta JKN,” kata Pujo. “Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengakses beragam layanan secara digital, mulai dari pendaftaran antrean online di fasilitas kesehatan, perubahan data kepesertaan, hingga pemberian informasi dan pengaduan layanan secara praktis,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Pujo menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah menghadirkan inovasi Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) yang dapat diakses melalui nomor 08118165165. Layanan ini memungkinkan peserta mengurus berbagai administrasi kepesertaan tanpa perlu datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Selain itu, tersedia juga Care Center 165 yang siap melayani 24 jam penuh.
Berbagai inovasi layanan ini merupakan bukti nyata dari komitmen BPJS Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan cepat bagi seluruh peserta JKN. “Melalui dukungan dan sinergi bersama TNI, BPJS Kesehatan optimistis upaya pemerataan layanan JKN dapat terus diperkuat. Dengan demikian, Program JKN mampu memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” tutup Pujo dengan keyakinan.