Sejumlah negara di Asia Tenggara kini tengah menghadapi tantangan serius akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Fenomena ini dipicu oleh melambungnya harga minyak dunia, yang tercatat telah meningkat lebih dari 40% sejak insiden serangan gabungan antara Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Kondisi ini menciptakan gejolak ekonomi yang signifikan di seluruh wilayah.
Pada hari Jumat, 20 Maret, pasar minyak global mencatat rekor harga yang tinggi, dengan minyak mentah Brent mencapai US$105,43 per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada di angka US$94 per barel. Fluktuasi harga minyak memang menjadi ciri khas dalam dua minggu terakhir, seiring dengan perkembangan situasi yang dinamis di Timur Tengah. Meskipun demikian, harga tetap konsisten bergerak di kisaran US$100 untuk Brent dan US$90 untuk WTI, menunjukkan volatilitas pasar yang terus-menerus.
Di Malaysia, pemerintah telah mengambil langkah penyesuaian dengan menaikkan harga BBM untuk pekan kedua berturut-turut. Langkah ini, seperti yang dilaporkan oleh Malay Mail, adalah upaya untuk menyelaraskan harga domestik dengan kondisi pasar global yang bergejolak. Mulai 19 hingga 25 Maret 2026, harga Bensin RON97 naik signifikan 70 sen menjadi 4,55 ringgit Malaysia per liter, sementara solar melonjak 80 sen menjadi 4,72 ringgit per liter.
Meskipun terjadi kenaikan, pemerintah Malaysia tetap menunjukkan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat. Harga bensin bersubsidi BUDI95 dipertahankan pada level 1,99 ringgit Malaysia per liter, sementara RON95 nonsubsidi tetap stabil di 3,27 ringgit Malaysia per liter. Selain itu, harga solar di Sabah, Sarawak, dan Labuan juga ditahan pada 2,15 ringgit Malaysia per liter guna menjaga stabilitas ekonomi di kawasan tersebut. Dalam dua pekan terakhir, total kenaikan harga solar di Semenanjung Malaysia mencapai 1,60 ringgit Malaysia per liter. Kebijakan ini disebut pemerintah sebagai upaya penyesuaian bertahap yang cermat, memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga BBM.
Beralih ke Filipina, pemerintah setempat berencana untuk menyiapkan subsidi guna meredam dampak kenaikan harga minyak global. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya keras untuk mitigasi. Mengutip Philippine News Agency, berbagai langkah strategis sedang disiapkan, termasuk penyaluran subsidi kepada sektor-sektor yang paling terdampak, serta pencarian sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah.
Marcos mengakui bahwa harga minyak saat ini sangat fluktuatif dan sulit diprediksi, namun ia meyakinkan bahwa pasokan energi dan bahan pokok di Filipina masih mencukupi. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada pekerja di sektor transportasi untuk menahan kenaikan tarif, terutama menjelang periode libur keagamaan. Menteri Energi Sharon Garin menambahkan bahwa proyeksi harga ini umumnya berlaku untuk kawasan metro atau perkotaan, dengan kemungkinan harga yang lebih tinggi di daerah terpencil.
Sementara itu, Kamboja dihadapkan pada tantangan pasokan yang unik, mendorongnya untuk meningkatkan impor bahan bakar dari Singapura dan Malaysia. Langkah ini diambil untuk menutupi potensi kekurangan pasokan dari Vietnam dan Cina, yang sebelumnya menjadi pemasok utama. Menteri Energi Kamboja, Keo Rottanak, menjelaskan bahwa pembatasan ekspor oleh sejumlah negara pemasok telah memaksa pemerintah mencari alternatif. Vietnam dan Cina sendiri diketahui membatasi ekspor bahan bakar hingga akhir Maret sebagai antisipasi potensi kekurangan di dalam negeri mereka.
“Kami masih bisa mengimpor sebagian kecil dari Cina. Namun karena memiliki kemitraan kuat dengan pemasok global seperti TotalEnergies dan Chevron, risiko pasokan dapat ditekan,” ujar Rottanak, seperti dikutip dari Reuters pada Jumat, 20 Maret. Tekanan pasokan ini sempat memicu gangguan distribusi dalam negeri, bahkan mengakibatkan sekitar sepertiga dari 6.300 SPBU di Kamboja sempat tutup pekan lalu akibat ketidakpastian harga. Namun, kondisi telah membaik secara signifikan, dengan hanya 5,77% SPBU yang masih tidak beroperasi. Secara historis, Thailand dan Vietnam menyumbang lebih dari 60% impor produk minyak Kamboja pada tahun 2024, sementara Singapura dan Malaysia berkontribusi hampir sepertiga, dan Cina sekitar 7%, berdasarkan data International Trade Centre.
Rottanak lebih lanjut memastikan bahwa cadangan bahan bakar nasional Kamboja masih berada pada level normal. Meskipun demikian, Kamboja, yang belum memiliki kilang minyak sendiri, hanya memiliki stok energi termasuk solar, avtur, LPG, dan bensin untuk kurang dari satu bulan dalam kondisi normal. Kondisi ini menyoroti kerentanan Kamboja terhadap gejolak pasokan energi global dan pentingnya strategi diversifikasi impor.