Pemerintah Indonesia tegas berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah gejolak harga minyak global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Kepastian ini kembali ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seraya menekankan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg pada Kamis (2/4), Menteri Purbaya kembali meyakinkan publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kapasitas yang memadai untuk menyerap dampak fluktuasi harga minyak dunia. Strategi ini akan diimplementasikan melalui serangkaian langkah fiskal baru yang signifikan, termasuk pemangkasan anggaran sebesar 10% pada pengeluaran kementerian serta penerapan pajak ekspor baru untuk komoditas batu bara.
Menteri Purbaya menjelaskan urgensi kebijakan ini dengan lugas, “Jika kita menghapus subsidi, inflasi akan meningkat, biaya modal juga akan meningkat.” Ia juga memperingatkan dampak serius kenaikan harga BBM terhadap stabilitas sosial yang berpotensi besar mengganggu laju pertumbuhan ekonomi. “Akan ada lebih banyak protes di jalanan, yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Ini adalah kebijakan yang sangat berisiko,” tambahnya, menegaskan bahwa pemerintah bertekad kuat untuk mencegah skenario tersebut.
Keputusan strategis untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi ini sebenarnya telah diumumkan pemerintah sejak sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 1 April. Menteri Purbaya sebelumnya telah menyampaikan bahwa beban kebijakan ini untuk sementara akan ditanggung oleh Pertamina. Namun, ia telah menyiapkan alokasi tambahan subsidi BBM dengan kisaran mencapai Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun sebagai langkah antisipasi.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga memastikan bahwa defisit APBN tahun ini akan tetap terkendali di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang. Ia memproyeksikan defisit APBN akan berada di kisaran 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan jika asumsi rata-rata harga minyak naik ke level US$ 100 per barel dan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Kondisi aman APBN ini diperkuat oleh ketersediaan dana cadangan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun, yang dapat dioptimalkan pemerintah dalam situasi darurat. Dari jumlah tersebut, hampir separuhnya, sekitar Rp 200 triliun, saat ini ditempatkan oleh Menteri Purbaya di bank-bank BUMN untuk mendukung likuiditas mereka. Di sisi lain, ia menjamin bahwa pemotongan anggaran tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi, karena penghematan difokuskan pada pengeluaran yang dianggap tidak produktif, seperti biaya rapat di hotel dan frekuensi perjalanan dinas yang berlebihan.
Menteri Purbaya memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh 5,5% pada kuartal pertama tahun ini, dan tetap berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% sepanjang tahun ini. Target ini terbilang ambisius, mengingat Indonesia belum pernah mencapai angka tersebut dalam satu dekade terakhir. Terakhir kali pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh 6% adalah pada tahun 2012 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu didukung oleh lonjakan harga komoditas global.