Iran tetap teguh mempertahankan penutupan Selat Hormuz, mengabaikan desakan keras dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menuntut jalur pelayaran vital tersebut dibuka paling lambat pada Selasa (7/4). Meskipun demikian, Teheran secara selektif mengizinkan kapal-kapal dari beberapa negara tertentu untuk melintasi selat, menciptakan sebuah dinamika geopolitik yang kompleks di salah satu jalur distribusi energi global terpenting di dunia.
Akses terbatas ini telah diberikan kepada kapal-kapal tanker minyak milik Malaysia, Thailand, Cina, Rusia, Pakistan, hingga Irak. Kebijakan pembukaan akses yang selektif ini didasarkan pada pertimbangan politik dan keamanan yang cermat. Pemerintah Iran menempatkan hubungan diplomatik sebagai faktor krusial dalam menentukan negara mana yang berhak memperoleh izin melintasi selat strategis tersebut. Wakil Bidang Komunikasi Kantor Presiden Iran, Mehdi Tabatabaei, dalam akun X-nya menegaskan, “Selat Hormuz akan dibuka kembali hanya ketika, di bawah rezim hukum baru, kerusakan akibat perang yang dipaksakan sepenuhnya dikompensasi dari sebagian pendapatan tol transit.”
Di tengah ketegangan ini, upaya diplomatik untuk mencari solusi tetap berjalan. Menurut laporan Al Jazeera pada Minggu (5/4), Oman dan Iran telah mengadakan pembicaraan tingkat wakil menteri luar negeri untuk membahas berbagai opsi guna menjamin kelancaran transit kapal di Selat Hormuz. Perkembangan ini menyusul pernyataan pejabat Iran pada Kamis (2/4) yang mengindikasikan bahwa negaranya tengah menyusun protokol bersama Oman untuk memantau lalu lintas di selat tersebut. Kementerian Luar Negeri Oman mengonfirmasi pertemuan yang melibatkan para ahli dari kedua pihak pada Sabtu (4/4), di mana “sejumlah pandangan dan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut” telah dipaparkan.
Efektivitas kerja sama terbatas ini mulai terlihat. Laporan Al Jazeera juga mencatat bahwa tiga kapal Oman terpantau melintasi Selat Hormuz di dekat Pulau Larak pada Minggu (5/4), berdasarkan data pelacakan dari jurnal pelayaran Inggris, Lloyd’s List. Konvoi tersebut terdiri dari dua supertanker minyak berukuran besar dan satu kapal pengangkut gas alam cair (LNG), menunjukkan adanya pengecualian tertentu yang masih berlaku. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga masih mengizinkan kapal-kapal yang terkait dengan Pakistan, Prancis, dan Turki untuk melintas, meskipun sekitar 3.000 kapal lainnya masih tertahan di kedua sisi perairan.
Pembatasan ketat lalu lintas kapal ini merupakan respons Iran atas eskalasi perang yang semakin meruncing dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel sejak 28 Februari lalu. Iran telah menerapkan skema “gerbang tol maritim” bagi kapal-kapal yang ingin melintas. Melalui IRGC, Iran secara aktif memungut biaya dari kapal-kapal asal negara yang dianggap bersahabat sebagai syarat untuk mendapatkan izin melintas dengan aman di Selat Hormuz. Analis dari jurnal pelayaran Lloyd’s List mengungkapkan bahwa sistem gerbang tol ini telah beroperasi, dengan setidaknya satu kapal dilaporkan membayar 2 juta dolar AS untuk mendapatkan akses aman.
Namun, sebagian besar perusahaan pelayaran memilih untuk tidak membayar biaya tersebut dan enggan melintasi selat, lebih memilih untuk menunggu dengan berlabuh di kedua sisi perairan. Akibatnya, lalu lintas kapal di Selat Hormuz mengalami penurunan drastis; hanya 24 kapal yang melintas pada pekan terakhir Maret lalu, anjlok tajam dibandingkan 600 kapal pada akhir Februari. Meskipun demikian, sejumlah perusahaan pelayaran tetap bersedia membayar biaya yang diminta Iran demi melanjutkan pelayaran mereka melalui Selat Hormuz. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump merespons situasi ini dengan unggahan media sosial yang penuh kemarahan, bersumpah akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran, menambah lapisan ketegangan pada krisis maritim yang sedang berlangsung.