JAKARTA — Nilai tukar rupiah menunjukkan pelemahan signifikan, menembus level Rp 17.100 per dolar AS pada Selasa (7/4/2026). Kondisi ini langsung direspons oleh Bank Indonesia (BI), yang mengidentifikasi tingginya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah sebagai pemicu utama terkoreksinya Mata Uang Garuda.
Menyikapi situasi tersebut, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa stabilitas merupakan prioritas utama Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang melonjak. Destry memastikan, BI akan mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter (OM) serta kebijakan terkait untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah konkret BI mencakup kehadiran yang konsisten dan terukur di pasar uang, baik melalui spot market, DNDF, maupun NDF di offshore market.
Destry juga memaparkan bahwa konflik Timur Tengah sejatinya memiliki dampak dua arah. Kenaikan harga komoditas di satu sisi berpotensi menguntungkan Indonesia sebagai negara eksportir, dan dapat membantu mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar. Namun, data dari Bloomberg menunjukkan bahwa tekanan jual lebih dominan, dengan rupiah ditutup melemah 70 poin atau 0,41 persen ke level Rp 17.105 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026), melanjutkan penurunan dari posisi Rp 17.035 pada hari sebelumnya.
Analisis mendalam datang dari Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, yang menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah sebagai sentimen eksternal utama pemicu pelemahan rupiah. Fokusnya terletak pada potensi penutupan Selat Hormuz. Ibrahim menjelaskan bahwa investor tengah bersiaga menghadapi peningkatan ketegangan ini, terutama menjelang tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump agar Iran membuka kembali selat tersebut. Gangguan terhadap lalu lintas kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir telah memicu kekhawatiran pasokan dan meningkatkan premi risiko di pasar minyak global.
Upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan ini tampaknya goyah. Iran dengan tegas menolak proposal gencatan senjata 45 hari yang didukung AS, yang mencakup pembukaan kembali selat secara bertahap dan negosiasi pencabutan sanksi serta rekonstruksi. Sebaliknya, Iran menuntut penghentian permanen permusuhan, jaminan keamanan, pencabutan sanksi, dan kompensasi. Di tengah kebuntuan ini, Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa tenggat waktu pada Selasa (7/4/2026) bersifat final. Ia memperingatkan bahwa kegagalan Iran untuk mematuhi dapat memicu serangan AS terhadap infrastruktur penting Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan, bahkan mengancam bahwa Iran dapat ‘disingkirkan’ dengan cepat, yang semakin memperburuk potensi eskalasi yang lebih luas.
Konfrontasi yang memanas ini secara langsung mengganggu aliran energi global, mendorong harga minyak melambung tinggi. Kondisi ini secara serentak memicu kekhawatiran inflasi dan mempersulit prospek kebijakan moneter di berbagai negara, termasuk penentuan suku bunga. Di tengah ketidakpastian ini, investor global juga memantau ketat rilis data inflasi AS yang krusial pada hari Jumat, yang diharapkan akan memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.
Tidak hanya di kancah global, gejolak akibat konflik Timur Tengah dan dinamika geopolitik turut mengguncang kondisi domestik Indonesia, menambah tekanan pada nilai tukar rupiah.
Ibrahim Assuaibi menggarisbawahi permasalahan internal, yaitu desain subsidi energi berbasis komoditas yang dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, skema ini membuka celah bagi kelompok masyarakat mampu untuk menikmati subsidi, padahal semestinya ditujukan bagi yang berhak. Akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tanpa pembatasan jelas menciptakan ketimpangan, di mana kelompok rentan seperti nelayan justru seringkali kesulitan mendapatkan pasokan yang memadai.
Lebih lanjut, Ibrahim menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik global ini menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia. Ketergantungan tinggi pada impor BBM membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga. Dengan harga minyak yang kini mencapai sekitar 113 dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel, beban subsidi energi dan kompensasi membengkak secara signifikan, menciptakan tekanan berat pada anggaran negara.
Ketika harga minyak melonjak hingga lebih dari 60 persen di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa. Ruang gerak pemerintah untuk meredam gejolak ini semakin terbatas, dan kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi dengan langkah efisiensi yang tepat. Penyesuaian harga BBM, meskipun relevan, bukanlah opsi ideal dalam jangka pendek mengingat daya beli masyarakat yang masih lemah dan potensi menambah tekanan ekonomi. Oleh karena itu, Ibrahim mendorong pemerintah untuk fokus pada efisiensi belanja dan realokasi anggaran sebagai langkah yang lebih realistis guna menjaga stabilitas fiskal di tengah melambungnya harga minyak global.
Melihat berbagai tekanan baik dari eksternal maupun internal, nilai tukar rupiah diprediksi akan terus berfluktuasi dan berpotensi melemah lebih lanjut, bergerak di rentang Rp 17.100-Rp 17.150 per dolar AS pada perdagangan selanjutnya.